Pemerintah Tegaskan Komitmen Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok

Badung -Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penyelarasan regulasi terkait pengendalian tembakau mulai dari tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten agar selaras dengan kebijakan nasional.

Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan paparan di hadapan para delegasi Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Badung, pada 13 November 2026.

Dalam pemaparannya, Dr. Bima Arya menyoroti berbagai tantangan dalam upaya pencegahan iklan tembakau di titik penjualan, termasuk adanya intervensi dari industri rokok dalam peninjauan produk perundang-undangan.

Ia juga berbagi pengalaman terkait regulasi daerah yang kerap menghadapi hambatan berupa upaya amendemen oleh pihak-pihak tertentu.  

Selain pembentukan regulasi, ia menekankan bahwa persoalan utama saat ini terletak pada aspek penegakan hukum (law enforcement).

Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total 377 wilayah yang dicakup, sebanyak 240 wilayah (sekitar 64%) telah mengadopsi regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sementara 137 wilayah lainnya (sekitar 36%) belum menerapkannya.

“Masalahnya adalah pertama, memastikan bahwa wilayah yang belum memiliki regulasi harus mengadopsi regulasi tersebut. Kedua, wilayah yang sudah memiliki regulasi, mereka harus menegakkan penegakan hukumnya,” ujar Dr. Bima Arya.

Ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus—melibatkan unsur kepala daerah, kepolisian, hingga peradilan melalui skema Tindak Pidana Ringan (Tipiring)—dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Menurutnya, model penegakan hukum terpadu ini perlu diduplikasi oleh wilayah-wilayah lain.  

Di akhir sesinya, Dr. Bima Arya mengapresiasi inisiatif dari Vital Strategies dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, membangun kerja sama sejak tahap awal, serta membentuk pusat komando bersama guna memantau situasi dan mengantisipasi manuver industri rokok ke depan.***