Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur Butuh Rp400 Triliun

Mendagri Tito Karnavian saat membuka Musrenbang se-Kalimantan di Pendopo Gubernur Kalbar/suarakalbar

Pontianak- Rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagaimana digaungkan Presiden Joko Widodo memerlukan anggaran sekitar Rp400 Triliun.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, pembangunan memerlukan Rp400 Triliun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim.

“Sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan kedepannya,” ungkap Mendagri Tito saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) se-Kalimantan dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Rabu (19/2/2020).

Banyaknya peluang dari berbagai prospek yang ditarget di 2024 pindah ke Kaltim tersebut dijelaskan mantan Kapolri ini pemerintah Indonesia masih dalam tahap design dan sedang dicari financial support tanpa mengganggu beban APBN.

“Beberapa sudah mau seperti Pangeran Arab Emirat dan Jepang, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu beban APBN,” jelasnya.

Pihaknya mengakui, terobosoan dari Tuhan sehingga Pulau Kalimantan yang ditunjuk Presiden menjadi kawasan ibukota baru Indonesia karena rasional.

Faktor kepadatan sudah over loading dan over credit dan saya pernah jadi Kapolda di Jakarta dan jujur jumlah income DKI dari Samsat dari kendaraan bermotor.

Membangun ibukota di Pulau Kalimantan mantan Kapolda Papua inipun menjelaskan selain agar tidak menjadi pusat pembangunan di Jawa karena pembangunan 55 persen ada di Pulau Jawa termasuk uang yang beredar hingga 70 persen ada di Jawa.

“Selain ibukota saat ini berada di bagian Barat sehingga dikawasan Timur agak berat ke Istana dengan perjalanan lima jam jaraknya menggunakan pesawat terbang sehingga jarak jauh dari pusat ibukota,” paparnya.

Iapun menerangkan jika hak menuju konektifitas harus baik keseluruh kawasan Kalimantan sehingga pembangunan harua dipercepat karena dengan adanya pemindahan maka hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan.

“Pendapat saya pemerintah saat ini by kondisi dan sebagai tempat dimana akan dibangun ibukota baru karena kebutuhan maka pemerintah akan membangun,” tutupnya. (rhm)

Sumber: Suarakalbar.co.id