Buleleng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 15-17 Oktober 2026 untuk mengurangi mobilitas di tengah antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan penggunaan BBM sehingga antrean kendaraan di SPBU berangsur berkurang.
“Kami menginginkan antrean di SPBU segera berkurang, sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM secara berangsur lebih mudah. Kebijakan WFH ini adalah langkah kami agar beban di lapangan bisa diurai,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Kebijakan tersebut menindaklanjuti imbauan Gubernur Bali Wayan Koster kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah untuk bekerja dari rumah di tengah persoalan pasokan BBM.
Ketentuan WFH di Buleleng tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor B.100.3.4.1/2941/ORG-SETDA/X/2026.
Sutjidra meminta ASN yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar mematuhi kebijakan tersebut dan mengurangi perjalanan yang tidak mendesak.
“Saya minta ASN yang tidak bertugas di unit pelayanan taat melaksanakan WFH. Selama WFH, kurangi bepergian yang tidak perlu sehingga kebutuhan BBM bisa ditekan dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan lebih terlayani,” katanya.
Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik langsung, pelayanan kedaruratan, dan keamanan. Mereka tetap bekerja sesuai kebutuhan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
WFH juga diberlakukan pada instansi vertikal, perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Buleleng. Pegawai tetap wajib menyelesaikan pekerjaan, memenuhi target kinerja, dan memastikan pelayanan administrasi berjalan.
Selain mengubah sistem kerja ASN, Pemkab Buleleng meminta seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta melaksanakan pembelajaran secara daring selama tiga hari, mulai Kamis (15/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026).
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tetap harus memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan BBM kembali normal, terutama di wilayah Buleleng.
“Kami berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kelanjutan pasokan BBM di Bali, khususnya di Buleleng, agar distribusi segera kembali normal,” ujar Sutjidra.
Pemkab Buleleng juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar antrean di SPBU dapat berkurang. ***
