Gubernur Wayan Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Naik 42,15 Persen

21 November 2026, 11:37 WIB

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026.

Penetapan yang ditandatangani pada Jumat (20/11/2026) bertepatan dengan Sukra Umanis, Wuku Ukir serta peringatan Hari Puputan Margarana ke-80 mencatat kenaikan signifikan sebesar Rp1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali Tahun 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

Selain UMP, Wayan Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907 per bulan. Seluruh ketentuan dalam keputusan gubernur tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang rekomendasi penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya, terakhir PP Nomor 9 Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Bali juga memperhatikan aspirasi yang disampaikan langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali kepada gubernur pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026 terkait penghitungan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penetapan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.

Berdasarkan rilis keputusan tersebut, besaran KHL Tahun 2027 yang ditetapkan pada 2026 tercatat sebesar Rp5.604.481. Dengan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287, rasio pemenuhan terhadap KHL mencapai 81,35 persen dan dikategorikan telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, meningkat dari capaian tahun 2026 yang sebesar 61,54 persen (perbandingan UMP Rp3.207.459 terhadap KHL Rp5.253.107).

Wayan Koster menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta para pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan UMP sebesar Rp4.559.287 tersebut secara penuh tanggung jawab.

Kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan pendapatan pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah serta pekerja di sektor pariwisata, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan kesejahteraan niskala-sakala.

Melalui keputusan tersebut, gubernur juga berharap kenaikan upah minimum dapat memacu semangat kerja, kinerja, dan produktivitas para pegawai serta pekerja.

Dalam rilis penetapan itu turut disertakan pantun penyemangat bagi pekerja dan pegawai: “Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah / Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa / Semangat Puputan Margarana Tetap Membara / Upah Yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja.”***


 

Berita Lainnya

Terkini