Pemkab Jember Siapkan Uji Coba Tatap Muka di Sejumlah Sekolah

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto/Ahmad Rizki Aulia

Jember – Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto menyatakan Aggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai urat nadi pembangunan diantaranya
untuk mendukung sistem pendidikan yang saat ini masih pada tahapan uji coba
tatap muka.

“Kita tidak terlalu memerlukan biaya yang cukup besar, karena kita melakukan
uji coba tidak di seluruh sekolah di kabupaten Jember,” ujarnya saat
menghadiri acara Talkshow Jember Lawyers Club, Senin (8/2/2021) malam.

Menurutnya, di Kabupaten Jember tidak semua bisa dilakukan pendidikan dengan
sistem tatap muka di tengah pandemi Covid-19. “Hanya beberapa kota – kota ini
yang kita bikin final project dan guru yang tepat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tentunya ditentukan konsep yang nyata tentang nantinya siapa
yang mengawasi. Pihaknya sudah membuat aplikasi, jadi setiap guru dari
handphonenya harus bisa memotret posisi anak-anak waktu pulang dan dikirim ke
database pemerintah.

Menyinggung soal pembiayaan juga tidak terlalu berat karena anak-anak sekolah
itu tidak semua masuk secara bersamaan atau semua namun dilakukan secara
bertahap.

“Kalau mungkin satu kelas isi 40 orang, perkiraan kami maksimal 20 orang,
secara bergantian, dan pelajaran ini tidak full. Ini kombinasi tatap muka dan
daring masih berjalan, tidak boleh tatap muka semua, harus ada tatap muka dan
daring,” tuturnya.

Keikutsertaan orang tua itu harus menunggu anaknya disitu, maksimal 2 sampai 3
jaman dan tujuannya untuk mengantar anak-anak nya supaya ada rasa emosionalnya
itu dapat.

Begitu selesai jaga, saat waktu pulang mereka langsung membawa pulang anaknya,
jangan sampai stop di mall – mall, sehingga terjadi penumpukan.

Setelah sampai rumah wajib melakukan cek suhu dan cek prokes, dan dilakukan
tes, begitu ada yang positif dikawal sama tim sampai rumahnya, tidak perlu di
bawa kerumah sakit, cukup mandiri saja.

“Kalau rumahnya cukup, kalau rumahnya tidak memenuhi baru kita bawa kerumah
sakit, dan itu kita klaster keluarga nya dimana, jadi tidak satu kampung
kena,” jelasnya.

Jika berjalan satu bulan seperti ini, tentunya akan diturunkan lengkap
termasuk polisi, TNI, dan tentunya Apatur Sipil Negara (ASN) wajib diturunkan.

“Kita turun bersama-sama membantu guru, karena ini bukan masalah membantu guru
tapi anak kita, generasi ini akan hilang berbahaya kalau kita tidak membantu
mereka secara langsung,” tutupnya. (riz)