Pengendalian Harga Pangan Masif, Inflasi Bali pada November 2022 Melandai

Denpasar – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyatakan inflasi pada bulan November sebesar 0,28 persen tidak terlepas masifnya upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan, seperti intensitas operasi pasar.

Melansir rilis BPS Provinsi Bali, inflasi
bulan November tahun 2022 sebesar 0,28% (mtm) atau 6,62% (yoy).

Kendati lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (0,09% mtm), namun lebih rendah dibandingkan November 2021 sebesar 0,63% (mtm).

“Penyebab inflasi harga cabai rawit dan cabai merah yang masih mengalami penurunan pada November 2022,” ungkap Trisno Nugroho dari siaran pers Sabtu (3/12/2022).

Secara disagregasi, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm), setelah pada bulan Agustus – Oktober 2022 berturut-turut mengalami deflasi.

Kemudian, inflasi volatile food terutama
didorong oleh kenaikan harga bawang merah, sawi hijau, tomat, dan sawi putih seiring tingginya curah hujan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi.

Laju inflasi kelompok volatile food tertahan oleh penurunan harga cabai rawit dan cabai merah akibat pasokan yang masih tinggi.

“Inflasi core inflation meningkat dari 0,24% (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,42% (mtm),”ungkapnya.

Meningkatnya core inflation terutama disebabkan oleh kenaikan harga canang sari seiring dengan peningkatan permintaan untuk upacara keagamaan ditengah penurunan produksi bunga pada musim hujan.

Selain itu, harga emas perhiasan juga meningkat akibat kenaikan harga emas
gobal dan pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pada kelompok administered prices (AP) mengalami deflasi sebesar -0,22% (mtm),
lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,60% (mtm).

Untuk terjadinya deflasi disebabkan penurunan tarif angkutan udara didorong oleh masa liburan low season, penurunan tarif kendaraa roda 4 online, dan normalisasi tarif transportasi pasca kenaikan harga bahan BBM.

Bulan Desember 2022, sesuai dengan pola historisnya, tekanan inflasi di Provinsi Bali perlu diwaspadai. Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berlibur pada akhir tahun, peningkatan intensitas upacara keagamaan turut mempengaruhi inflasi bulan Desember.

Demikian pula penurunan produksi padi dan komoditas hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) seiring dengan berakhirnya musim panen, serta kenaikan harga pupuk non subsidi mempengaruhi inflasi Volatile Food.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantias melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan pasokan.

Di samping itu, penyelenggaraan operasi pasar yang lebih intensif juga akan terus dilakukan. Peningkatan Kerja sama
Antar Daerah (KAD) terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan.

Lebih lanjut, peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, serta pemanfaatan
anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Bali juga akan dilanjutkan.

Bulan Desember 2022, sesuai dengan pola historisnya, tekanan inflasi di Provinsi Bali perlu diwaspadai. Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berlibur pada akhir tahun, peningkatan intensitas upacara keagamaan turut mempengaruhi inflasi bulan Desember.

Demikian pula penurunan produksi padi dan komoditas hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) seiring dengan berakhirnya musim panen, serta kenaikan harga pupuk non subsidi mempengaruhi inflasi Volatile Food.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan pasokan.

Di samping itu, penyelenggaraan operasi pasar yang lebih intensif juga akan terus dilakukan. Peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan.

Lebih lanjut, peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, serta pemanfaatan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Bali juga akan dilanjutkan. ***