Penolakan Pengenaan Pajak Hiburan hingga 75 Persen Meluas di Bali, Hotman Paris Desak Terbitnya Perpu

Menurut Hotman Paris, kenaikan pajak hiburan sampai 75 persen, di manapun tidak ada di dunia, pajak sebesar itu. Apalagi, ini menyangkut ke industri strategis yakni pariwisata.

“Semua orang tahu pariwisata menghasilkan devisa yang besar untuk negara, mempekerjakan jutaan rakyat, ini industri strategis,” tandas Hotman Paris.

Sedangkan, orang-orang yang bekerja di industri itu, tidak mendapatkan maanfaat dari pajak. Yang pada akhirnya yang terkena semua pegawainya akan terjadi PHK.

Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Dorong Kinerja Penjualan Eceran di Bali

Dalam amatan Hotman Paris, lolosnya kenaikan pajak hiburan termasuk SPA sampai cukup tinggi itu mungkin karena ada kelalaian.

“Mungkin ini kelalaian, ada mungkin anggota DPR yang usil memasukkan itu, tanpa disadari oleh yang lain, tidak dibaca keseluruhan ada partai tertentu yang ingin pusat hiburan tidak hidup, diselipkan pasal itu, yang lain tidak diperhatikan, dugaan saya itu,” tukasnya.

Untuk itu, Hotman Paris mengusulkan masyarakat dan elemen industri pariwisata mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu untuk tidak memberlakukan pajak 40 sampai 75 persen itu untuk hiburan,” tukasnya.

Ini Hasil Penilaian Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik 9 Polres di Bali, Tabanan Peringkat Tertinggi

Jika diberlakukan kenaikan pajak itu kata Hotman Paris dampakknya akan sangat fatal, akan banyak wisatawan yang mengalihkan tujuan ke destiansi wisata dunia lainnya, karena tingginya pajak hiburan.

Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengaku kaget menerima Surat Edaran SE yang disampaikan Dispenda Badung. Pasalnya, awal tahun Bali melalui memasuki recovery tahun 2023.

Tahun 2024, diharapkan akan penguatan perekonomian Bali dengan target mendatangkan 6 juta turis ke Pulau Dewata. Jadi, jika tahun 2023, Bali mendapatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau turis 4,5 juta orang, kemudian mendapatkan kunjungan turis sampai 5,5 juta sebagai capaian hal luar biasa.

Kunjungan Wisatawan Tembus 2 Juta Orang, Tanah Lot Gelar Open House

Karena itu, semua pihak di Bali terus berupaya, berkolaborasi dalam meningkatkan sektor pariwisata Bali. Di tengah upaya itu, industri pariwisata Bali dikagetkan dengan berita tidak mengenakkan.

“Nasib pariwisata Bali, tidak seindah kontribusi yang kita berikan,” tandas I Gusti Agung Rai Suryawijaya.

Dari beberpa kali menyampaikan sikap dan pandanganya menolak kenaikan pajak 40 persen dan bisa sampai 75 persen, saat Bali memasuki fase recovery.

Menparekraf Sandiaga Uno: Integrasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan

Dicontohkan, jika usaha SPA memasang tarif Rp500 ribu kemudian ada pengenaan pajak 40 persen maka tamu akan lari. Hal ini akan merugikan luar biasa bagi pariwisata dan ini akan membunuh usaha-usaha UMKM yang notabene 90 persennya pengusaha lokal.

Dijelaskan, perbedaan bisnis SPA di Bali dengan daerah lainnya adalah 90 persen adalah kebugaran atau hiling healthness, bukan SPA plus atau untuk entertainment stop servises hiburan.

“Ironisnya, kalau kita pakai referensi seperti Thailand justry menurunkan pajaknya menjadi 5 persen, banyak turis berlibur di sana, menikmati SPA, menghibur ke karaoke dan diskotek, di sanalah kita kalah bersaing,” imbuhya.

Genjot Industri Pariwisata, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Taman Safari Indonesia Group

Meskipun Bali menempati nomor kedua setelah Dubai sebagai tujuan turis dunia, jadi harus berhati-hai.

“Pemerintah kita harapkan pengertiannya, karena persaingan sekarang sangat ketat, destinasi wisata tidak hanya Bali, banyak tujuan wisata dunia, itu harus hati-hati, katanya mengingatkan.

Lanjut dia, situasinya tidak tepat untuk kenaikan pajak karena pengusaha baru saja recovery pemulihan bertumbuh, harus berkembang dan harus dikuatkan , jangan sampai malah ‘dibunuh’.

312 Warga Jadi Korban Gagal Ginjal Akut, YLKI Desak Produsen Farmasi Berikan Kompensasi

“Siapa mau datang ke SPA kalau kita melakukan itu, ada solusi, pertama kita lakukan membuat seminar nasional undang ahli hukum tata negara dan kesehatan serta kedua langkahnya judicial review atau uji materi ke MK,” tandasnya.

Jika upaya itu berhasil ya syukur akan dilaksanakan namun jika kandas maka semua komponen industri pariwisata, tempat hiburan, beach club, karaoke, SPA akan melakukan aksi termasuk turun ke jalan demo.

“Ini kan bahaya dalam suana pemilu, pilpres, jadi kita harus hati-hati,” tandasnya lagi. ***