Percepat Pemulihan Ekonomi, BI Turunkan Suku Bunga Hingga 3,75 Persen

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda menjelasakan hal itu dalam Obrolan Santai BI Bareng Media, Selasa, 24 Nopember 2020 di Denpasar/Kabarnusa

Denpasar – Sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi
nasional Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo
Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada Nopember 2020, menjadi 3,75%.

“Suku bunga Depocit Facility dan suku bunga
lending Facility juga diturunkan, masing-masing ke angka 3,00% dan
4,50%,” sebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki
Ernadi Wimanda menjelasakan hal itu dalam Obrolan Santai BI Bareng Media,
Selasa, 24 Nopember 2020 di Denpasar.

“Sejak awal tahun, BI telah lima kali menurunkan suku bunga, yaitu pada
Februari, Maret, Juni, Juli, dan Nopember 2020, dengan total penurunan suku
bunga sebesar 125 bps”, sebut Rizki.

Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan inflasi tetap rendah,
stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas,
termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi
APBN tahun 2020,” tandasnya.

Beberapa dukungan Bank Indonesia dalam mempercepat realisasi APBN, pertama
melalui pembelian SBN di pasar perdana. Sampai dengan 17 Nopember 2020, Bank
Indonesia telah membeli sebesar Rp72,49 triliun, termasuk dengan skema lelang
utama, Greenshoe Option (GSO) dan Private Placement.

Selain itu, BI juga telah merealisasikan pendanaan dan pembagian beban dengan
Pemerintah untuk pendanaan Public Goods dalam APBN melalui mekanisme
pembelian SBN secara langsung sejumlah Rp270,03 triliun serta pembagian beban
untuk pendanaan Non Public Goods – UMKM sebesar Rp114,81 triliun.

Beberapa langkah kebijakan Bank Indonesia.Pertama, melanjutkan kebijakan
stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme
pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung
stance kebijakan moneter akomodatif.

Ketiga, mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar
Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) untuk meningkatkan likuiditas
dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi
Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.

Keempat, melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dari sisi rasio
Countercyclical Buffer (CCB).

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio Penyangga LIkuiditas
Makroprudensial (PLM) dan rasio
Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV). Kelima, memperkuat
kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya
kepada UMKM.

Keenam, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum
pemulijan ekonomi melalui berbagai inisiatif transformasi digital. Terakhir,
mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran.

Terkait perekonomian Bali terkini, Rizki menyampaikan bahwa perekonomian
Provinsi Bali pada 2020 diperkirakan akan menurun seiring dengan penurunan
kinerja sektor pariwisata.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menahan
laju penurunan, antara lain relaksasi PSBB Provinsi dan Kabupaten/Kota secara
bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Selain itu juga melakukan percepatan absorpsi belanja pemerintah (termasuk
belanja PEMDA). Kemudian adanya akselerasi kredit Bank (termasuk BPD) ke
sektor riil dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Pembukaan sektor utama dengan disiplin ketat protokol CHSE serta digitalisasi
UMKM dan mendorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia juga dapat menahan
penurunan laju perekonomian.

Inflasi Provinsi Bali diperkirakan melandai dibandingkan 2019. Disebabkan oleh
rendahnya tekanan inflasi di seluruh kelompok barang.

Beberapa faktor pendorong melandainya inflasi 2020, yaitu penurunan permintaan
barang tahan lama, penurunan biaya angkutan udara, serta penurunan permintaan
bahan makanan masyarakat dan industri.

Namun demikian, TPID akan terus menjaga tekanan inflasi agar berada pada
tingkat yang stabil dan mendukung perekonomian Provinsi Bali. Diperlukan
koordinasi untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif dan aman.

Sub sektor yang berpotensi adalah sektor yang memberikan nilai tambah pada
perekonomian, namun memiliki risiko penyebaran covid-19 seperti administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perikanan, jasa perantara
keuangan dan peternakan.

“Pengembangan terhadap sektor prioritas utama perlu mendapat dukungan program
penjaminan pemerintah, terutama untuk sektor prioritas yang tidak sejalan
dengan minat perbankan seperti perikanan, peternakan, dan industri makan
minum,” demikian Rizki. (rhm)