Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Pemkab Tabanan Gandeng KPK RI

Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi yang dibuka langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Rabu (11/11).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda—yang juga bertanggung jawab atas Wilayah Bali, Papua Barat, serta Papua dan Papua Tengah—bersama jajaran pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah, hingga seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan.

Dalam sambutannya, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas pendampingan dan pembinaan yang diberikan kepada jajaran Pemkab Tabanan.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ujar Bupati Sanjaya.

Ia menegaskan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Sanjaya, pemerintah daerah wajib melakukan perbaikan, penyesuaian, dan inovasi secara berkelanjutan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Langkah ini juga menjadi bagian krusial dalam mempercepat visi pembangunan daerah, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, guna mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).

Di samping itu, Bupati Sanjaya menyoroti pentingnya optimalisasi transformasi pemerintahan digital dan integrasi data demi menciptakan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar (pungli).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan akuntabilitas dinilainya harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Sanjaya berharap pendampingan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI ini dapat menyamakan persepsi seluruh jajaran perangkat daerah serta menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan tata kelola di lapangan.

Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

“Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegas Sanjaya. ***