Pilgub Aceh, Disayangkan Jika Demokrat Usung Irwandi Yusuf

(ilustrasi/net)

ACEH –
Kabar Partai Demokrat akan mengusung Irwandi Yusuf sebagai calon
Gubernur Aceh pada Pilgub 2017 mengejutkan masyarakat lantaran dirinya
diduga terlibat kasus korupsi dana BPKS.

Dalam pandangan
Sekretaris Jenderal Pemuda Serantau Aceh (PSA) Achmad Zikra, saat ini
banyak isu beredar yang dihembuskan berbagai pihak tentang peta dukungan
kandidat Gubernur Aceh yang akan bertarung di Pilkada 2017.

Sejauh ini, baru  Muzakir Manaf yang dipastikan maju melalui jalur Partai Aceh.

Sedangkan dua kandidat lainnya, Tarmizi A. Karim dan Irwandi Yusuf tengah berjuang meraih rekomendasi Partai Nasional.

Dari
berbagai informasi, Partai nasional lebih tertarik memberikan dukungan
kepada Tarmizi A. Karim yang memiliki tingkat keterpilihan lebih besar
dibandingkan Irwandiyang didera banyak masalah.

Irwandi diduga menerima Rp 14 Miliar dari kasus BPKS yang melibatkan orang dekat Irwandi Ruslan Abdul Gani.

Bahkan
dalam dakwaan jaksa KPK Kiki Ahmad Yani, aliran dana BPKS diduga
Irwandi menerima Rp. 14 Miliar dari dana BPKS yang seharusnya
dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur BPKS dari total 116 miliiar
skandal aliran dana BPKS.

Tentu saja, dugaan ini sangat mengejutkan berbagai pihak, karena Irwandi akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh.

Juga pernah menjadi mantan atasan Ruslan Abdul Gani yang dulu menjabat Kepala BPKS,

“Tentu
Irwandi perlu dimintai keterangan untuk mengungkap kasus skandal aliran
dana tersebut,” sambung Zikra dalam keterangan tertulisnya diterima
Kabarnusa.com Jumat (5/8/2016).

Kasus korupsi BPKS diduga
melibatkan Irwandi serta merta akan menghambat dirinya untuk diusung
oleh parta karena masyarakat Aceh akan memilih calon Gubernur yang tidak
terlibat kasus korupsi.

Pemberitaan beberapa media yang
menyebutkan Irwandi telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat
sangat mengejutkan rakyat Aceh.

“Jika  benar partai Demokrat
mendukung Irwandi sebagai Calon Gubernur Aceh, tentu hal ini sangat
disayangkan Rakyat Aceh,” tegas dia.

Apalagi, partai besutan
mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai
slogan menolak korupsi karena menjadi salah satu penyakit bangsa.

Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang menolak dan sangat keras terhadap kadernya agar tidak terlibat dalam kasus korupsi.

Berita
yang menyebutkan Partai Demokrat dengan membawa nama SBY telah
mendukung Irwandi merugikan nama baik Partai Demokrat sendiri karena
terkesan tidak komit dalam keikitsertaan pemberantasan kasus korupsi di
Indonesia.

Irwandi diduga menerima aliran dana Rp 14 Miliar dari
skandal aliran dana BPKS tentu tidak layak untuk diusung Partai
sekaliber Demokrat yang santun  dan memiliki semangat pemberantasan
korupsi.

Dukungan Partai Demokrat kepada Irwandi akan merugikan
dan berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap komitmen Partai
Demokrat dalan pemberantasan korupsi.

“Sebaiknya Partai Demokrat mampu mengusung calon Gubernur yang tidak terlibat kasus korupsi dan bersih,” demikian Zikra. (wan)