Politisi Perempuan Bali Tak Ingin Jadi Pelengkap Quota Pemilu 2019

Sekretaris Wilayah DPW NasDem Bali Luh Putu Nopi Seri Jayanti

DENPASAR– Sekretaris wilayah (sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Bali Luh Putu Nopi Seri Jayanti, mengatakan politisi perempuan terus berbenah menghadapi kerasnya pertarungan dan tidak ingin hanya jadi pelengkap quota 30 persen di Pemilu 2019..

Sebagaimana Pemilu legislatif di 2014, sesuai peraturan perundang-undangan mengamanatkan quota 30 persen caleg perempuan.

Walaupun jika dilihat dari komposisi keanggotaan anggota legislatif di berbagai daerah belum menunjukan pencapaian quota 30 persen, namun tidak mengurangi semangat politisi perempuan untuk ikut bertarung.

“Kami sudah melewati beberapa kali pemilihan legislatif, dari proses ini lahir politisi-politisi perempuan yang tangguh. Saya yakin tahun 2019 nanti, caleg perempuan tidak akan jadi pelengkap quota saja,” kata Nopi Kamis (31/5/2018).

Menurut perempuan kelahiran Singaraja ini, khusus di Bali rekam jejak  kepemimpinan perempuan dalam pertarungan politik cukup jelas.

“Bisa terlihat dari 9 kabupaten/kota di Bali 2 di antaranya dipimpin perempuan. Yaitu Kabupaten Karangasem dan Tabanan,” ucapnya.

Hal itu menandakan, semangat tarung politisi perempuan di Bali tidak diragukan lagi.

Kalau di Bali saya melihat ada kepercayaan lebih pada politisi perempuan,” kata Nopi yang seorang advokat itu.

Pihaknya menaruh catatan untuk konteks pileg memang perlu perjuangan lebih serius. Pasalnya lawan yang dihadapi cukup banyak. Baik dari internal maupun eksternal partai yang mengusung. Karena itu berbekal rasa”kasihan” saja tidak cukup.

Tak kalan pentingnya, kesiapan kualitas diri, kemampuan mengorganisir kekuatan dan tentunya kerja-kerja politik yang nyata. Ia berharap majunya politisi perempuan tidak sekedar pemenuh quota apalagi sekedar meramaikan panggung politik. Lebih jauh perempuan harus mampu menunjukan kualitas dan kerja nyata bagi publik.

Keterwakilan perempuan tentu saja bukan sekedar adanya politisi yang akan memperjuangkan isu-isu perempuan. Tapi lebih jauh kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan akan memberi perspektif tersendiri dalam konteks kesetaraan gender.

“2019 harus jadi moment representasi politisi perempuan untuk mengkonsolidasikan diri dan menunjukan kualitas sehingga kursi di parlemen bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap aspirasi perempuan,” demikian Nopi. (rhm)