Presiden Akui Target Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri Belum Sepenuhnya Terealisasi

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyadari target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi.

Meski demikian Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.

Lanjut Presiden Jokowi , realisasi belanja produk dalam negeri  untuk BUMN baru 72 persen.

Selanjutnya, untuk APBN dan APBD juga masih kecil kisaran 44 persen dari angka yang tadi disampaikannya sebesar  Rp950 triliun.

“Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” katanya Saat pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, (11/10/2022).

Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya kolaborasi antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated.

Persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana pengalaman Indonesia saat mengahdapi pandemi Covid 19, itu karena semua bisa kuat karena semua bisa bersatu, kompak sampai ke tingkat daerah dan RT

“Semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” kata Presiden Jokowi menegaskan.

Pihaknya juga menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri.

Baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan, mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

Disampaikan, uang APBN, APBD yang dikumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah dikumpulkan, terkumpul kemudian dibelanjakan produk impor.

Menurutnya, hal tersebut tidak benar sehingga kemudian pemerintah telah membuat komitmen bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembelian produk dalam negeri. ***