Presiden Jokowi Diminta Beri Atensi Kasus Kekerasan Aparat Terhadap Jurnalis

Demo solidaritas jurnalis Bali kecam kekerasan aparat TNI di Madiun (foto:kabarnusa)

JAKARTA –  Presiden Joko Widodo diminta memberikan perhatian serius kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis di Tanah Air.

“Kekerasan aparat terhadap jurnalis ini mencoreng demokrasi di Indonesia,” kata Komisioner Dewan Pers Ratna Komala saat konferensi pers di Dewan Pers, Senin (3/10/2016).

Ratna menambahkan tindakan Yonif 501 Madiun tidak hanya menunjukkan aparat tidak paham undang-undang, namun menunjukkan aparat tidak memiliki komitmen  dan integritas menjaga demokrasi.

Ratna mengatakan tindakan ini seharusnya tidak terjadi menjelang Indonesia sebagai tuan rumah World Press Freedom Day 2017.

“Indonesia terpilih sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki iklim demokrasi dan kemerdekaan pers yang baik,“ katanya dikutip dari independen.id.

Dalam pandangan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Presiden serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan agar mempertimbangkan kembali memperbantukan tentara dalam pengamanan sipil.

Ia mengatakan kekerasan yang dilakukan Yonif 501 menunjukkan, “TNI tidak siap. Kekerasan terjadi di lokasi sipil.”

Karenanya, dia meminta kasus ini diproses secara terbuka dan transparan. “

“Zero tolerance untuk kasus kekerasan,” katanya menegaskan.

Dewan Pers juga meminta TNI tidak melakukan upaya perdamaian, “Karena justru dapat mencoreng nama baik TNI.”

Ia juga meminta meminta komitmen pimpinan media mendukung korban memproses hukum kasus ini dan tidak menyelesaikan kasus di bawah tangan.

“Agar kekerasan tidak terulang,” tutup Yosep. (des)