Pebalap Astra Honda Muhammad Badly Persembahkan Podium Perdana di Thailand Talent Cup 2024
9 September 2024,
11:47
WIB
 |
| Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di Bali 27 Agustus 2014 (foto:Antara) |
Kabarnusa.com – Mendapat kritikan tajam dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pemerintahan saat ini di bawah Presiden Joko Widodo merasa senang dan manjadikannya sebagai obat kuat agar pemerintahan semakin kuat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan bahwa pemerintahan ini bukan pemerintahan yang anti kritik.
Seskab juga menyampaikan bahwa tujuh poin yang disampaikan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat itu semuanya baik.
“Kritik itu menjadi obat kuat. Semua Pemerintahan itu akan menjadi kuat kalau ada yang mengkritik. Sehingga dengan demikian, kritik merupakan obat kuat bagi pemerintahan ini,” katanya dilansir dari laman setkab.go.id
Kata Pramono, pemerintahan saat ini melihat hal itu dari perspektif yang positif.
“Bagi pemerintah sekarang, kritik seperti obat yang menjadikan pemerintahan semakin kuat,” tandasnya kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan senang hati menerima kritik, karena masih banyak dalam pemerintahan ini yang perlu dilakukan perbaikan.
“Tidak perlu anti kritik. Kita malah seneng dikritik. Kalau perlu yang kritik lebih banyak lebih baik,” sambungnya.
Sejauh kritik dan saran sesuai dengan kebijakan, pemerintah akan melakukan perbaikan.
Seskab Pramono juga menyampaikan, kritik memang sebaiknya disampaikan di ruang publik, agar ada diskursus di dalam publik.
Diketahui, Presiden RI ke-6, SBY menyampaikan 7 poin kritik dan masukan di bidang perekonomian, sosial, keamanan dan pertahanan hingga isu politik.
Ketujuh poin itu terkait (1) situasi perekonomian saat ini; (2) kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi; (3) wajah keadilan dan penegakan hukum; (4) kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan; (5) TNI & Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya; (6) isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal; serta (7) peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa. (wan)
Baca juga :
