Presiden Jokowi Sahkan UU No. 7/ 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Presiden Joko Widodo/Dok. Biro Pers Setpres

Jakarta –  Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU
HPP) telah disahkan Presiden Joko Widodo menjadi Undang-Undang (UU)
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada
tanggal 29 Oktober 2021.

Kepala Negara mengesahkan Rancangan  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. 

UU terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan

berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan

kepentingan nasional. 

Kemudian, mewujudkan sistem  perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi  administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungaj Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan,

“Tujuan dibentuknya UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungaj Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulisnya Kamis (4/11/2021) .

Kemudian juga untuk mmengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Selanjutnya, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Adapun perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

“Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan,” kata Neilmaldrin.

Pihaknya mengingatkan masyarakat, agarc memperhatikan dengan baik waktu mulai berlaku untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (rhm)