Program KSP Mendengar, Aktivis Perempuan Aceh Kritisi Penanganan Covid-19

26 November 2020, 19:55 WIB

Diskusi dari program KSP Mendengar digelar di Provinsi Aceh dari 25
November hingga 28 November 2020.

Banda Aceh – Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi yang
tinggi terhadap kritik aktivis perempuan Aceh dalam penangangan Covid-19.

“Catatan kritis teman-teman menjadi masukan bagi pemerintah dalam penanganan
pandemi ini,” ujar Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM
Jaleswari Pramodawardhani.

Hal ini tertuang dalam diskusi bersama tokoh perempuan dengan tema ‘Upaya
Pemerintah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan selama
Pandemi COVID19’ di Banda Aceh.

Diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di
Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.

Diskusi dihadiri sejumlah tokoh perempuan antara lain, Asdep Asuransi,
Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani,
Ketua Komunitas Perempuan Cinta Damai Zubaidah, Koalisi Perempuan Indonesia
Destika Gilang Lestari, Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman,; Direktur
Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida
Haryani, Aktivis Flower Aceh Riswati, Serta Rasyidah dari Presidium Balaisyura
Ureung Inong Aceh.

Kiritk pertama muncul dari Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas
Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani. DIa menyebutkan ada sejumlah
bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Terlebih kepada korban konflik dan
disabilitas yang tidak pernah selesai.

“Persoalan di Aceh ini yang tidak selesai-selesai karena tidak tepat sasaran,
dan mirisnya bagi korban konflik dan disabilitas ini tidak pernah selesai dan
terus terjadi,” ujar Farida.

Menanggapi hal itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani menyebutkan,
Presiden Joko Widodo sudah mensahkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“UU ini mengeser pola pikir tentang bagaimana memperlakukan kawan-kawan
disabilitas tidak hanya sebagai objek yang perlu diberikan bantuan
(charity-based). Namun berbasis pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Jaleswari.

Sementara, Destika Gilang Lestari dari Koalisi Perempuan Indonesia
mengungkapkan kondisi ekonomi kelompok perempuan di Aceh selama masa pandemi
bergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 Juta dari Presiden
Jokowi.

“Bantuan itu tersebar pada enam kelompok kepentingan yakni ibu rumah tangga,
informal (orang yang berjualan, berdagang, bukan kerja tetap), professional
(kerja tetap), pemuda, nelayan, petani. Bantuan itu melalui rekomendasi Dinas
Koperasi dan program MEKAR,” ungkap Destika.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan
UMKM Irene Swa Suryani menyebutkan perekonomian Indonesia memang terdampak
pandemi COVID19.

Pada Triwulan II mengalami minus 5,32 persen dan Triwulan 3 mengalami
konstraksi sebesar 3.49 persen. Dampak Covid-19 pada UMKM ialah 50% UMKM
menutup usahanya. “88 persen Usaha Mikro tidak memiliki kas dan tabungan,”
ujarnya. (imh)

Artikel Lainnya

Terkini