Rakyat Dipaksa Puasa Demokrasi, Mahasiswa Jogja Melawan: Naikkan UMR, Bukan Hidupkan Orde Baru!

Yogyakarta– Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung mulai memuncak. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DIY melakukan aksi unjuk rasa dengan mengepung halaman Gedung DPRD DIY pada Rabu (14/1/2026) sore.

Aksi ini merupakan respons tegas terhadap isu pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD, yang dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, Muhammad Nusthaoni A, menegaskan tuntutan utama mereka adalah menjaga kedaulatan rakyat.

Menurutnya, memilih kepala daerah melalui DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.

“Kita sudah sepakati bahwa pemimpin daerah harus dipilih langsung oleh rakyat secara LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Mengembalikannya ke DPRD sangat mencederai amanat reformasi,” ujar Nusthaoni di sela-sela aksi.
Ia juga mematahkan argumen pemerintah yang menyebut pilkada tidak langsung dapat menekan politik uang.

Sebaliknya, Nusthaoni mengkhawatirkan terjadinya pergeseran praktik rasuah ke skala yang lebih besar di tingkat elit.

“Kalau dipilih lewat DPRD, money politics tetap ada. Bahkan anggarannya bisa lebih besar karena alirannya bukan lagi ke rakyat, tapi ke elit politik,” cetusnya.

Suarakan Isu Lokal hingga Nasional
Tidak hanya soal pilkada, massa aksi juga membawa daftar tuntutan yang menyentuh persoalan ekonomi dan pendidikan, di antaranya:

Kenaikan UMR Yogyakarta: Mahasiswa mendesak upah layak bagi buruh di DIY.

Revisi Anggaran: Menuntut pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.

Pendidikan Gratis: Mewujudkan akses pendidikan yang tanpa biaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Solidaritas Nasional: Mendesak penetapan status bencana nasional untuk musibah di Sumatera.

Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Dias Habibie, menilai alasan efisiensi anggaran yang didengungkan pemerintah sangat tidak berdasar jika dibandingkan dengan nilai substansial demokrasi.

“Demokrasi adalah hak substansial rakyat, sedangkan efisiensi itu teknis. Jangan korbankan hak rakyat demi alasan teknis,” tegas Dias.

Dias mencurigai wacana ini merupakan upaya “cek ombak” dari pihak penguasa. Jika publik diam, ia khawatir hal ini akan menjalar pada amandemen UUD yang lebih luas, termasuk wacana pengembalian pemilihan Presiden melalui MPR.
Ancaman Eskalasi Massa

Aksi di Yogyakarta ini disebut sebagai pemantik awal. Jika pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pembahasan undang-undang terkait pilkada tidak langsung, mahasiswa mengancam akan melumpuhkan jalanan dengan massa yang lebih besar.

Pihaknya menyerukan daerah lain untuk serentak turun ke jalan. Jika suara mahasiswa diabaikan dan masuk ke tahap RUU, mereka pastikan akan ada eskalasi aksi besar-besaran yang melibatkan seluruh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat di Jogja.

Pantauan di lokasi, meski sempat memanas, aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, massa berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga pusat membatalkan wacana tersebut. ***