Rapor Hijau Papua dan Papua Barat, Kemiskinan dan Pengangguran Turun

1 Desember 2020, 21:45 WIB

Jakarta – Pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi
ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat. Berbagai indikator
menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada
periode 2015-2019.

“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujar Tenaga Ahli Utama
Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono di Jakarta, Selasa
(1/12/2020).

Sepanjang periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40% menjadi
27,53% dan Papua Barat turun dari 25,72% menjadi 22,17%. Perbaikan ini sejalan
dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Edy menambahkan, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia
(LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan
jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui
perbaikan konektivitas.

Peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat karena mereka bisa menjual barang
dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat
bisa lebih sering saling mengunjungi. “Pembangunan jalan mendorong penurunan
biaya dan waktu tempuh,” sambungnya.

Sementara itu, lanjut Edy, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut
mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99% menjadi 3,65%
untuk Papua dan dari 8,08% menjadi 6,24% untuk Papua Barat.

Namun Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif,
disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari
sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang
terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua
2019 cukup bagus, yaitu 5,03% (ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%).

“Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di
wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” jelasnya. Di sisi lain, pada akhir
2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong,
Papua Barat.

“KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil
hutan/perkebunan, hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk
menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat
Indonesia saja,” tutupnya. (riz)

Artikel Lainnya

Terkini