 |
| Anggota Komisi Bidang Perbatasan dan Komunikasi Informtika DPRD NTT Gabriel Suku Kotan (kanan) bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tasifeto Timur, Kecamatan Haekesak, Kabupaten Belu, NTT Yanuarius Wadan |
KUPANG – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terancam batal dilaksanakan ribuan sekolah di Nusa Tenggara Timur sebaliknya banyak sekolah hanya bisa menggelar Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
Menjelang pelaksanan UNBK pada April mendatang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan masih belum bisa dilaksanakan 100 persen oleh seluruh sekolah di provinsi berbasis kepulauan itu.
Meskipun sudah diinstruksikan pemerintah pusat namun banyak sekolah menghadapi kendala level SMP maupun SMA/SMK. Pemerintah pusat memang telah mewajibkan seluruh sekolah melaksanakan UNBK di 2019.
“Namun, sejumlah kendala dihadapi sekolah-sekolah di NTT,” kata Yanuarius Wadan, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tasifeto Timur, Kecamatan Haekesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa (19/2/2019).
Kendala itu seperti jaringan listrik, fasilitas ruang komputer dan peralatan komputer arau laptop masih jauh dari memadai. Arus listrik yang menjadi kunci pelaksanaan UNBK sama sekali belum mendukungnya.
“Apalagi kami yang berdiam di pinggiran negara begini yang berbatasan dengan Negara Timor Leste,” katanya. Demikian. juga jaringan (sinyal) di mana kekuatan jaringan internet di kawasan kecamatan yang berjarak hanya 300 meter dari Districk Maliana Negara Timor Leste itu sangat tak mendukung.
Kekuatan jaringan Timor Leste jauh lebih dominan dibanding sinyal atau jaringan internet milik Indonesia. “Bagaimana mungkin kita bisa laksanakan ujian berbasis komputer dengan menggunakan sinyal milik negara lain,” ucapnya dengan nada tanya.
Persoalan jaringan internet ini semestinya sudah harus diselesaikan oleh pemerintah pusat karena berkaitan dengan hak warga di betas negara. “Kita punya hak sama mengakses informasi internet tanpa gangguan sinyal milik negara lain,” katanya menandaskan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Benyamin Lola mengatakan hal sama. Menurut dia, UNBK di NTT tak mungkin dilaksanakan 100 persen di seluruh sekolah provinsi berbasis kepulauan itu.
Kendala jaringan dan tegangan listrik, perangkat komputer dan kekuatan jaringan masih jadi soal yang saban tahun terus saja ada. “Ya memang pusat menghendaki di 2019 ini seluruh daerah sudah harus laksankan UNBK, namun kendala itu tak bisa 100 pesen,” sebut dia.
Tercatat lanjut dia, hanya ada 372 SMP/MTs yang bisa laksanakan UNBK. Selebihnya 1.747 sekolah level SMP itu hanya bisa laksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
Sementara di level SMA/MA yang bisa ikut UNBK berjumlah 424 sekolah dan selebihnya 603 melaksanakan UNKP. Untuk level SMK, jumlah sekolah yang UNBK 230 sekolah sedangkan yang UNKP 279 sekolah.
Anggota Komisi Bidang Perbatasan dan Komunikasi Informtika DPRD NTT Gabriel Suku Kotan mengatakan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk pemerintah pusat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami warga negara Indonesia di batas negara ini.
“Kami akan bertemu dengan pemerintah pusat melalui sejumlah menteri terkait demi menuntaskan masalah ini,” katanya. Persoalan warga batas negara harus menjadi prioritas pemerintah pusat demi tetap menjaga eksistensi dan rasa nasionalisme warga yang hiduo di serambi negara itu.
“Jangan karena warga itu berada di pelosok perbatasan negara lalu diabaikan seperti ini. Bukankah mereka juga memiliki hak sama dengan warga lainnya mengakses informasi tanpa gangguan signal negara lain,” tutup politisi Demokrat itu. (arh)
