 |
| Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta terus menyemangati petani arak tradisional/ist |
Semarapura – Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta terus menyemangati
petani arak tradisional agar mereka tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan
pekerjaan.
Kasta menyampaikan itu, saat meninjau proses produksi petani arak tradisional
Ni Nengah Puspawati (32) di Desa Besan Kanginan, Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Jumat (20/11/2020).
Tinjauan Wabup tersebut untuk memberikan rasa semangat kepada petani arak yang
telah menekuni produksinya ini selama 17 tahun. “Tetap jaga semangat yang
tinggi, meskipun ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang larangan minuman
beralkohol (minol).
“Semoga Pemerintah Pusat kedepan masih bisa memberikan kebijakan, agar
masyarakat tidak kehilangan pekerjaannya,” ujar Wabup Kasta didampingi Camat
Dawan Dewa Widiantara.
Wabup Kasta juga mengaku merasa perihatin setelah melihat alat-alat produksi
yang semuanya digunakan masih memakai bahan-bahan tradisional seperti kayu
bakar dan kompor ciri khas di Bali yakni (Jalikan).
Pihaknya berharap pemerintah pusat, bisa benar-benar memberikan solusi yang
terbaik agar mereka tidak sampai kehilangan mata pencaharian yang selama ini
menjadi pekerjaan utama.
Salah satu petani arak tradisional Ni Nengah Puspawati mengatakan proses
produksi araknya itu sudah berjalan selama 17 tahun. Selama satu hari bisa
menghasilkan 5 botol dan tiga hari bisa menghasilkan hingga 15 botol. Harga
yang 15 persen Rp 15.000 ribu sedangkan 20 persen Rp. 20.000 ribu.
Para pelanggannya tidak berasal dari daerah Klungkung saja, tetapi ada yang
dari Tampaksiring, Sanur hingga Tabanan. Produksi arak tradisional ini memang
manjadi pekerjaan utama, selain membuat canang atau proyek bangunan.
Setelah mengetahui informasi belakangan ini tentang Rancangan Undang-Undang
(RUU) larangan minuman beralkohol (minol) pihaknya sangat berharap Pemerintah
bisa memberikan kebijakan agar kedepan tidak kehilangan mata pencaharian
sehari-hari, apalagi situasi saat ini masih pendemi Covid-19.
“Semoga Pemerintah Pusat bisa memberikan kebijakan dan solusi agar kami tidak
kehilangan mata pencaharian sehari-hari,” ujar ibu dua orang anak
ini.(rhm)
