Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Dewata.
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, momentum ini menjadi kesempatan strategis untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, hingga berbagai tantangan pembangunan Bali kepada lembaga legislatif pusat.
Ia menjelaskan pembangunan di Bali memiliki karakteristik yang khas dan unik karena mengintegrasikan satu kesatuan wilayah antara alam, manusia, dan kebudayaan.
Penerapan prinsip pembangunan tersebut berpedoman pada konsep “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan pembangunan Bali tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang hanya diukur berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah semata. Beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional turut menjadi variabel krusial yang harus diperhitungkan.
Sebagai gambaran kontribusi nyata, sepanjang tahun 2025 Bali mencatat sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Pada tahun 2024 lalu, devisa pariwisata Bali bahkan tercatat mencapai sekitar Rp176 triliun, atau menyumbang sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang sebesar Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Gubernur Koster menegaskan.
Lonjakan aktivitas pariwisata ini, lanjut Gubernur, harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, sistem pengelolaan sampah yang baik, pasokan energi, pelabuhan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Saat ini, Bali masih dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan akses air bersih, persoalan sampah, serta adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.
Berangkat dari berbagai tantangan tersebut, Gubernur Koster berharap alokasi dana transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan secara signifikan guna menopang pembangunan infrastruktur yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegas Koster.
Adapun sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang memerlukan kucuran dana APBN meliputi peningkatan jalan nasional beserta konektivitas antarkawasan, jalur konektivitas Singaraja–Mengwi, pembangunan Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, pengembangan konektivitas Nusa Penida serta jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, hingga pengembangan pelabuhan dan sarana angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Selain sektor konektivitas darat dan laut, Gubernur juga menekankan urgensi dukungan anggaran untuk penyediaan air bersih melalui proyek SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir serta pengembangan energi bersih juga menjadi fokus penting demi menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Gubernur Koster turut menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meratakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah Bali, sehingga tidak lagi terpusat di kawasan Bali Selatan saja.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, and Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tambahnya, sembari menegaskan bahwa orientasi pembangunan Bali bukan sekadar mengejar kuantitas kunjungan wisatawan, melainkan menjaga kualitas, daya saing, martabat, dan keberlangsungan jangka panjang sektor pariwisata.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja lembaganya bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi komprehensif terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Menanggapi isu penurunan anggaran, Syarief menampik anggapan adanya pengurangan alokasi transfer dari pusat ke daerah. Ia menerangkan bahwa sebagian besar anggaran kini dialokasikan langsung melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh daerah, seperti pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu serta pembangunan fisik melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelas Syarief.
Di akhir kunjungan, pihak Banggar DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas paparan komprehensif yang disampaikan oleh Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, hingga tantangan pembangunan di daerah. Bali dinilai memegang peranan yang sangat strategis bagi perekonomian nasional melalui sektor pariwisatanya.
Langkah konsisten Pemprov Bali dalam menjaga mutu pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan mendapat dukungan penuh, mengingat kelangsungan sektor pariwisata sangat bergantung pada kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kelestarian budaya lokal.***
