Badung – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan pemerintahan berbasis pada data dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.
“Pengambilan keputusan pemerintah berdasarkan data menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah bertransformasi menuju Data Based Government atau pemerintahan yang berbasis pada data,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali bertempat di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin 4 Desember 2023.
Dia melanjutkan, data sangat penting sebagai referensi untuk menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya.
Nobar Series Maxstream ‘Bandelnya Judith’, Telkomsel Dukung Konten Kreatif bagi Industri Film Nasional
“Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan oleh masyarakat,” kata Dewa Indra.
Kondisi itu melahirkan keputusan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran.
Menurutnya saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan.
Dibandrol Rp337,89 Juta, 18 Konsumen di Bali Pilih Honda New XL750 TRANSALP untuk ‘Adventure Touring’
“Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali.
Dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil.
Pihaknya mengapresiasi kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
BPS Bali: Kunjungan Wisman Cina Turun, Wisatawan Eropa Menggeliat
BPS mempunyai instrumen, sumber daya dan metode yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data. Sehingga menurutnya data yang dihasilkan oleh BPS wajib digunakan dalam hal pertimbangan pengambilan kebijakan.
Soal masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui setiap saat.
Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Subiyandari menyampaikan Rakorda Sensus Pertanian 2023 Provinsi Bali bertujuan mengkoordinasikan aspek teknis, administrasi, pengolahan data, analisis serta desiminasi pasca kegiatan Sensus Pertanian 2023.
Hasil Survei BPS: Sebagian Besar Masyarakat Paham dan Patuh Anjuran Pemerintah Terkait PSBB
Hasil desiminasi pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 akan disampaikan secara serentak oleh BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota pada acara yang digelar BPS RI di Jakarta siang hari.
BPS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali atas dukungan penuh pada setiap kegiatan perstatistikan di Bali.
Ia menyampaikan pada diseminasi hasil sensus pertanian di BPS RI siang hari ini juga akan dirangkaikan dengan pemberian anugerah ‘Anindhita Wistara Data’ kepada Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Kabupaten Jembrana.
BPS: Selama Enam Bulan Penduduk Miskin RI Berkurang 500 Ribu Orang
“Ini adalah anugerah hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dimana Provinsi Bali mendapat poin tertinggi. Artinya teman-teman di Provinsi Bali menyambut baik pembinaan data sektoral kita,” imbuh Retno Subiyandari. ***
