![]() |
PT Freeport Indonesia (foto:okezone) |
PAPUA BARAT – Senator Mervin Sadipun Komber mendorong putra daerah bisa menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia dengan keyakinan agar dalam pengelolaan sumber daya alam nantinya bisa lebih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Dorongan tersebut disampaikan Mervin, menanggapi polemik tentang operasional PT Freeport yang menghangat belakangan ini yang harus disikapi secara bijak seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua. Pada prinsipnya, dia mendukung langkah pemerintah pusat terhadap PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Timika.
“Sudah saatnya PPerusahaan di Indonesia mengikuti ketentuan hukum di Indonesia,” ujar Senator Papua Barat MS Komber dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/2/17). Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dan elemen terkait lainnya, DPRP dan MRP mengajak elemen masyarakat lainnya di Papua, duduk bersama membicarakan keuntungan Freeport bagi Tanah Papua.
“Harus ada perubahan kebijakan bagi Freeport terhadap masyarakat di Papua,” katanya menegaskan. Selain itu, harus ada penambahan jumlah royalti terhadap masyarakat Papua terutama suku-suku asli Amungme dan Komoro.
Pemerintah pusat wajib mengajak pemda Papua, DPRP dan MRP serta elemen masyarakat adat Papua untuk membicarakan keuntungan freeport terhadap masyarakat Papua. “Ini saatnya membahas peningkatan tanggung jawab freeport terhadap masyarakat Papua,” tandas pria yang akrab disapa Senator Cendrawasih ini.
Bayangkan saja, ada perusahaan tambang terbesar di dunia, namun masyarakat di sekitar masih miskin. Kondisi itu menunjukkan adanya kesalahanan dalam pengelolaan. Ada salah urus. Sumber Daya Alam (SDA) harus menjadi rahmat bagi masyarakat di sekitar bukan sebaliknya.
“Singkatnya, Presiden Joko Widodo harus mengajak masyarakat Papua membicarakan keberlanjutan Freeport di Papua,” sambungnya. Dan keseriusan Presiden terhadap orang Papua, lanjut Mervin salah satunya dengan mendorong orang asli Papua menjadi Dirut PT Freeport. (rhm)