Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Bali yang dipimpin Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Koster menyampaikan, Polda Bali Presisi akan digandeng untuk menangani kasus wisatawan mancanegara (wisman) nakal, peredaran narkoba, dan judi online.
Menurut Koster, pariwisata Bali memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, mencapai 66 persen pada 2024. Jumlah kunjungan wisman juga meningkat dari 6,3 juta orang pada 2024 menjadi 7,05 juta orang pada 2025.
Devisa pariwisata Bali pada 2024 tercatat Rp167 triliun, atau 53,6 persen dari total devisa pariwisata Indonesia.
Namun, meningkatnya kunjungan wisman juga diikuti oleh munculnya perilaku oknum nakal yang dapat merusak citra Bali.
Kasus yang ditemukan antara lain pembobolan ATM, pelanggaran lalu lintas, hingga tindakan yang menodai kesucian Bali.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah jaringan narkoba internasional, kasus prostitusi, hingga keberadaan geng asing yang melakukan tindak kriminal.
Gubernur Koster menegaskan perlunya pengawasan ketat dan penindakan tegas agar Bali tetap aman dan nyaman bagi wisatawan.
Ia juga menyoroti masalah kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan, dengan solusi berupa pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp1,5 triliun melalui APBN.
Mengenai persoalan sampah, Koster mengapresiasi Polda Bali dan TNI yang telah melakukan aksi bersih pantai sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagai penutup, Koster menyampaikan rencana program pemerintah daerah tahun 2026, termasuk pemberian insentif bagi kelahiran anak ketiga dan keempat krama Bali, serta program satu keluarga satu sarjana.
Menurutnya, pelestarian adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali adalah kekuatan utama pariwisata Bali.
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan bahwa Polda Bali Presisi siap mendukung dan mengamankan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.
Rapim Polda Bali digelar untuk menyelaraskan dukungan kepolisian, meningkatkan pengetahuan jajaran, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder terkait. ***

