Sinergi Penanganan Isu Strategis, Kanwil Kemenkumham Bali Ikuti Rapat Koordinasi Bersama KSP

Dilakukan pembahasan mengenai langkah-langkah strategis untuk memberantas peredaran narkoba di Bali, termasuk melalui peningkatan koordinasi antar instansi terkait, penegakan hukum yang tegas, upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, hingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Bali.

Kemudian, isu situasi lembaga pemasyarakatan juga dibahas terutama terkait diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan Overcapacity Lapas yang merupakan hilir dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Bali.

Rapat membahas isu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Bali, yang akhir akhir ini menjadi perbincangan di masyarakat terutama terkait upaya untuk menjaga kondusifitas dan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan di Bali.

Kebijakan Hilirisasi Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan di Bali Harus Menciptakan Iklim Investasi

Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP RI, Irfan Pulungan, menyampaikan Provinsi Bali memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pariwisata.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali agar tetap kondusif.

“Bali merupakan Icon pariwisana nasional yang harus kita jaga, oleh karena itu kami memerlukan masukan dari instansi instansi terkait di Bali dalam upaya penanganan Isu isu strategis guna mewujudkan ketertiban dan kondusifitas di Provinsi Bali” Ujar Irfan Pulungan.

Bali Startup Expo Dorong Telenta Muda Naik Kelas dan Perkuat Ekosistem Bisnis Rintisan

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, I Putu Murdiana, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menangani isu-isu strategis di Provinsi Bali terutama terkait penangana peredaran narkoba.

Pada Lapas maupun Rutan sendiri pihaknya telah menerapkan Strategi Pengamanan dalam Pemutusan Jaringan meliputi retribusi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki resiko tinggi ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.

Kemudian, penguatan kepada jajaran UPT Pemasyarakatan melalui bintorwasdal, penekanan program 3+1 kunci pemasyarakatan maju dan kode etik Petugas Pemasyarakatan, operasi intelijen, serta meningkatkan volume penggeledahan di lingkungan Lapas/Rutan baik secara rutin maupun insidental.

Alasan DPRD Kota Jogja Usulkan Abdi Dalem Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Diharapkan, melalui strategi ini kami berharap dapat mencegah terjadinya peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di Lapas dan Rutan yang ada di Bali.” Jelas Putu Murdiana.

Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi konkret untuk mengatasi berbagai isu strategis di Provinsi Bali. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan Bali dapat menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang berkunjung ke Bali. ***