Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPS bersama-sama merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Angka-angka yang tertera diumumkan dengan optimisme, mengisyaratkan kemajuan signifikan dalam pemahaman dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan di seluruh negeri.
Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Deputi Bidang Statistik Jumat 2 April 2025.
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi mengungkapkan, Indeks literasi keuangan tercatat mencapai 66,46 persen, sementara inklusi keuangan menyentuh angka 80,51 persen.
Sebuah tren positif terlihat jelas ketika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, di mana angka-angka tersebut berada di level 65,43 persen dan 75,02 persen.
“Lebih dari sekadar deretan angka, SNLIK 2025 adalah cerminan dari upaya kolektif untuk memberdayakan masyarakat melalui pemahaman keuangan yang lebih baik,” katanya dalam siaran pers
Survei ini, buah kolaborasi kedua antara BPS dan OJK, menggunakan dua pendekatan metodologis yang memberikan perspektif komprehensif. Metode Keberlanjutan, yang fokus pada sembilan sektor inti jasa keuangan, menjadi tolok ukur kesinambungan program-program literasi dan inklusi yang telah berjalan.
Di sisi lain, Metode Cakupan DNKI memperluas горизонт dengan memasukkan sektor-sektor vital seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang lanskap keuangan Indonesia.
Hasilnya pun menarik. Jika dilihat dari Metode Keberlanjutan, kemajuan literasi dan inklusi tampak nyata. Namun, ketika lensa diperlebar melalui Metode Cakupan DNKI, potret inklusi keuangan menjadi lebih cerah, menyentuh angka 92,74 persen.
Kendati demikian, tantangan masih membentang di depan mata, terutama dalam literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih berada di level 43,42 persen dan 13,41 persen.
Di balik angka-angka nasional, tersembunyi pula cerita tentang disparitas. Wilayah perkotaan tampak lebih maju dalam literasi dan inklusi dibandingkan perdesaan. Kaum pria, secara umum, menunjukkan tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Namun, menariknya, tingkat inklusi antara keduanya relatif setara.
Usia produktif menjadi garda terdepan dalam pemahaman dan pemanfaatan keuangan, berbanding terbalik dengan kelompok usia remaja dan lanjut usia yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
Pendidikan pun memainkan peran krusial; semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat literasi dan inklusi keuangan. Demikian pula dengan pekerjaan, di mana kelompok profesional, pensiunan, dan pengusaha menunjukkan pemahaman dan akses keuangan yang lebih baik.
Sektor perbankan, sebagai tulang punggung sistem keuangan, masih menjadi penyumbang terbesar dalam indeks literasi dan inklusi. Namun, kesadaran akan pentingnya sektor lain, seperti asuransi, pasar modal, dan teknologi finansial, perlahan namun pasti mulai tumbuh.
Lebih dari sekadar laporan statistik, SNLIK 2025 adalah kompas bagi OJK dan para pemangku kepentingan lainnya.
Hasil survei ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk serta layanan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Fokus utama adalah menjangkau kelompok-kelompok yang masih tertinggal, seperti perempuan, penduduk perdesaan, generasi muda dan lansia, mereka yang berpendidikan rendah, serta pekerja di sektor-sektor tertentu.
Dengan berbekal peta jalan yang jelas dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (2023-2027) serta visi jangka panjang dalam RPJMN dan RPJPN, OJK berkomitmen untuk terus menggiatkan literasi dan inklusi keuangan.
Tujuannya tak lain adalah untuk membangun pilar ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan setiap lapisan masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. SNLIK 2025 bukan hanya sekadar angka, melainkan narasi tentang harapan, tantangan, dan komitmen untuk masa depan keuangan Indonesia yang lebih cerah. ***
