 |
| “Saya ingin KPK bisa turun tangan ke GWK, ada tidak aset negara disalahgunakan,” tegas tokoh Bali, Wayan Sudirta |
Kabarnusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan menyelidikan terhadap manajemen pengelola kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali guna menyelamatkan berbagai aset pemerintah,
“Saya ingin KPK bisa turun tangan ke GWK, ada tidak aset negara disalahgunakan,” tegas tokoh Bali, Wayan Sudirta usai bertemu ratusan pemilik toko Plaza Amata di kawasan GWK Jimbaran di Denpasar, Rabu (24/6/2015).
Pihaknya mendesak KPK untuk menyelidiki keberadaan aset pemerintah di kawasan wisata yang diklaim sebagai ikon pariwisata Bali Selatan itu.
Dalam penelusurannya, banyak aset pemerintah tidak dilaporkan oleh manajemen pengelolaan wisata secara transparan.
Menurutnya, dalam upaya menyelamatkan aset pemerintah, baik aset pemerintah daerah maupun pusat maka obyek wisata GWK yang sudah tersohor hingga ke mancanegara itu harus diurus dengan cara yang baik dan benar.
Pendiri Bali Corruption Watch (BCW) itu berharap bisa mengundang KPK untuk melakukan penyelidikan atas aset Pemprov Bali seperti lahan-lahan di GWK.
“Selama ini saya mempertanyakan ini dan adakan legal audit karena saya tidak mau negara dirugikan. Akan sulit, kalau KPK tidak ikut didalamnya menyelidiki hal ini,” harap mantan anggota DPD RI itu.
Dia meyakini, dengan turunnya KPK aset-aset miliki pemerintah akan terdata secara akurat, dan masyarakat akan mengetahui keberadaan aset pemerintah yang selama ini dikelola pihak swasta.
Kita punya kunci kasus ini, tinggal KPK mau dan berani tidak bertindak,” tandasnya.
Sudirta yang juga tim penasehat hukum pemilik toko yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA), nenilai sejak dibangunnya kawasan wisata baru tersebut, hingga kini sudah beberapa kali terjadi perpindahan manajemen pengelolaan, namun patung GWK tertinggi yang lengkap itu tak kunjung berdiri.
Karenanya, wajar hal itu dipertanyakan kepada pihak manajemen, kenapa bangunan patung GWK yang direncanakan tertinggi di dunia tak kunjung selesai.
Dengan suntikan dana besar berkali-kali melalui pemerintah, maupun penyertaan aset tanah dari pemerintah serta donasi swasta, mestinya ikon patung GWK segera diwujudkan untuk pariwisata Bali
Optimisme disampaika pengacara senior itu jika KPK akan sanggup mengungkap berbagai kekisruhan yang terjadi di GWK.
Selama ini, berbagai kisruh muncul, setelah dikelola PT Alam Sutera Reality (ASR), dimana pertokoan Plaza Amata tidak diberikan akses masuk untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian.
Sebelum dikelola ASR tidak adalah masalah dengan Plaza Amata yang mengakibatkan pertokoan yang berjumlah 200 unit tidak berkembang.
KPK punya telinga dan mata dimana-mana. Asal tercium yang tidak benar dan ada bukti permulaan pasti ditindaklanjuti oleh KPK.
“Tidak harus delik aduan. Ini perlu juga menjadi perhatian pemerintah, sebab kawasan tersebut adalah menjadi satu kesatuan objek wisata GWK,” jelasnya.(rhm)
