Sultan HB X Minta Kepala Daerah Satu Suara, Pilih Kelola Mandiri atau Pusat?

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, meminta penyamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-DIY dalam pengelolaan sampah.

22 Oktober 2025, 05:39 WIB

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, menegaskan pentingnya penyamaan visi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-DIY dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah.

Penegasan ini disampaikan Sultan usai memimpin peninjauan ke sejumlah Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) di DIY bersama para bupati dan wali kota pada Selasa (21/10/2025).

Peninjauan dimulai dari TPS Kranon (Kota Yogyakarta), dilanjutkan ke TPS Bawuran (Kabupaten Bantul), dan diakhiri di TPS Tamanmartani (Kabupaten Sleman) bertujuan untuk menyamakan pandangan sebelum pengambilan keputusan besar.

Sultan HB X menyatakan Pemerintah DIY harus segera memutuskan apakah pengelolaan sampah akan dilakukan secara mandiri oleh daerah atau diserahkan kepada pemerintah pusat.

Opsi penyerahan kepada pusat dipertimbangkan karena berpotensi memanfaatkan sampah sebagai bahan baku pembangkit listrik, yang dapat dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kami harus mengambil keputusan, apakah sampah ini akan dikelola sendiri atau diserahkan kepada pemerintah pusat. Kalau dibiayai pusat, maka sampah bisa dijadikan bahan baku pembangkit listrik. Tapi kami perlu mempertimbangkan bersama mana yang paling baik,” ujar Sultan HB X.

Meskipun pengelolaan nantinya diambil alih pusat, Sultan memastikan Pemda DIY tetap akan berkontribusi aktif, termasuk dalam penyediaan armada pengangkut sampah.

“Biarpun diambil pusat, kami tetap menyediakan truk untuk mengangkut minimal seribu ton sampah. Seperti untuk masuk ke pabrikan sebagai bahan baku listrik,” jelasnya.

Sultan juga menekankan perlunya koordinasi yang matang dan kehati-hatian dalam setiap keputusan agar tidak menimbulkan persoalan hukum, seperti potensi proyek yang mangkrak dan masalah pertanggungjawaban kepada BPK atau BPKP.

Secara tegas, Ngarsa Dalem berharap seluruh pemerintah daerah di DIY dapat bekerja sama dan menghindari upaya berjalan sendiri-sendiri dalam mencari solusi.

“Saya tidak mau kabupaten dan kota berjalan sendiri-sendiri. Pola pikir kita harus sama. Saya ingin semuanya kita pecahkan bersama-sama,” pungkasnya.***

Berita Lainnya

Terkini