 |
| Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana/ist |
Badung – Forum Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang digelar Bali memiliki arti strategis dan telah menjadi inspirasi bagi upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dunia.
Hal tersebut ditegaskan politikus Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) di sela Forum Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 berlangsung di Hotel Patra Jasa, Kuta, Bali pada 4-5 September 2019.
Dalam forum yang dihadiri 150 delegasi dari 28 negara itu, PSR yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyatakan keputusan tetap menggelar forum parlemen dunia di Bali karena Bali telah memberikan inspirasi kepada dunia.
“Pertemuan di Bali, semangatnya mengimplementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),” tandas politikus muda asal Gianyar itu.
Dia menguraikan, Bali memiliki 3 Kearifan lokal, yakni Tri Hita Karana, Subak dan Hari Raya Nyepi, sehingga menjadi daya tarik dunia.
Sejak lama, Bali telah menerapkan pentingnya ‘green tourism’ atau ‘sustainable tourism development. Karena itu, Bali menjadi contoh utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis Tri Hita Karana -Green Sustainable Tourism Destination.
“Bali ke depan, akan semakin diminati di dunia karena memiliki komprehensivitas yang tinggi dalam bidang destinasi,” kata politikus ramah ini. Untuk itu. PSR berharap pertemuan kali ini dapat merumuskan Bali Action yang menjadi tujuan implementasi TPB.
“Hal itu, akan dirumuskan dalam Bali Action dari berbagai negara melalui parlemennya untuk menerapkan secepat mungkin agenda 2030 agar pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud,” jelas dia.
 |
| Delegasi Indonesia dalam Forum Parlemen Dunia digelar di Bali |
Pada kesempatan sama, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan kegiatan World Parliamentary Forum Sustainable Development (WPFSD) ke-3 bertema ‘Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan’, sejalan dengan isu strategis yakni mengenai masalah kesenjangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
“Saya berpendapat bahwa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan komitmen global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua,” ucapnya.
TPB lanjut Bamsoet, sapaannya, bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan keadilan.
Ia mengungkapkan, ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan pada masyarakat menurutnya dapat sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi, sehingga menyebabkan konflik.
Untuk merespons kondisi ini, parlemen dengan fungsinya berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan seperti yang tertera pada TPB dapat tercapai.
No One Left Behind menurutnya bermakna No Parliament Left Behind, dengan arti parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian TPB.
“Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi TPB karena nilai yang terkandung di dalam TPB sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Seperti hadir dalam pelaporan Voluntary National Review (VNR) yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York,” katanya menegaskan.
Kegiatan forum parlemen diakhiri diadopsinya kesepakatan bersama yang dinisiasi DPR RI yakni Bali Roadmap melalui sidang yang dipimpin Dr. Nurhayati Ali Assegaf selaku ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD.
Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.
Dokumen ini menekankan pentingnya yakni pertama pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Hal kedua, mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.
Kemudian, ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak. (rhm)
