Denpasar – Tim kuasa hukum terdakwa menyoroti lambatnya penyerahan surat pemberitahuan dan perpanjangan penahanan yang dinilai merugikan hak-hak hukum kliennya.
Atas dasar tersebut, laporan dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan penyidik yang telah dilayangkan ke Bidang Propam akan dijadikan bagian penting dalam materi nota pembelaan (pledoi) di persidangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Timoteus Mordan bersama tim kuasa hukum saat memberikan keterangan pers di Polda Bali, Denpasar, Selasa (10 November 2026).
Menurutnya, inti permasalahan bermula ketika pihak keluarga atau pengadu tidak menerima surat pemberitahuan secara layak dan tepat waktu dari penyidik.
Timoteus menjelaskan, surat tertanggal 9 Mei yang seharusnya memuat pemberitahuan terkait perpanjangan masa penahanan tidak pernah diberikan kepada pihak keluarga terdakwa.
Dokumen tersebut baru diterima oleh pihak keluarga pada 2 Juni, atau berselang hampir sebulan kemudian.
Tenggat waktu yang dinilai cukup lama ini membuat pihak keluarga kehilangan kepastian hukum untuk mengambil langkah-langkah lanjutan.
“Karena penerimaan surat di kemudian oleh keluarga daripada terdakwa dua itu baru di tanggal 2 Juni, sehingga tenggat waktu cukup lama. Di sini kan tidak ada, menurut penilaian daripada pengadu, tidak ada kepastian, sehingga untuk mengambil langkah hukum dan lain sebagainya tidak bisa karena tidak ada informasi apapun,” ujar Timoteus.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyerahkan proses pemeriksaan etik tersebut kepada pihak Propam, sembari memastikan temuan bukti-bukti dari pengembangan pengaduan ini akan dimasukkan ke dalam materi pembelaan pada persidangan hari Kamis mendatang.
“Tentu kami muatkan materinya, materinya seperti apa sesuai dengan bukti yang kami dapat. Karena di dalam surat itu kan di dalam surat daripada hasil pengembangan terkait dengan pengaduan ini, di situ kan ditemukan cukup bukti, sehingga kami perlu muatkan itu sebagai bagian daripada materi pembelaan kami,” tutupnya.***
