Sutjidra Dorong LPD di Buleleng Lebih Sehat dan Dipercaya Krama Adat

Buleleng – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra meminta Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap LPD di wilayahnya agar tidak ada lagi lembaga yang bermasalah.

Menurut Sutjidra, kepercayaan masyarakat adat menjadi modal utama bagi keberlangsungan LPD. Karena itu, pengelolaan lembaga keuangan milik desa adat tersebut harus terus diperbaiki agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sutjidra saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 BKS LPD Kabupaten Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Minggu (15/11/2026).

“Beberapa LPD di Buleleng sudah mampu menunjukkan prestasi. Yang terpenting adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga LPD benar-benar bisa memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Sutjidra.

Ia menilai, LPD tidak sekadar menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan desa adat. Keberadaannya juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi, terutama dalam menyediakan akses layanan keuangan bagi warga serta menggerakkan perekonomian desa adat.

Sutjidra berharap BKS LPD dapat menjalankan peran lebih optimal sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan pertukaran informasi antarpengelola LPD.

“BKS LPD ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk saling berkomunikasi, berkonsultasi, dan memberikan bimbingan kepada seluruh LPD. Kita harapkan melalui peran BKS LPD, tidak ada lagi LPD yang bermasalah di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Memasuki usia ke-26, BKS LPD juga diharapkan mampu mendorong LPD yang belum berkinerja optimal untuk berbenah. Sutjidra mengingatkan keberhasilan LPD tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kontribusi yang dirasakan masyarakat desa adat.

Pemkab Buleleng, kata dia, berkomitmen mendukung keberadaan desa adat dan lembaga ekonomi yang dimilikinya, termasuk LPD. Dukungan tersebut dilakukan melalui perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata.

Sutjidra berharap kerja sama antara pemerintah daerah, desa adat, dan BKS LPD dapat memperkuat pengelolaan LPD sehingga lembaga tersebut semakin sehat dan berkelanjutan.

“Melalui dukungan pemerintah daerah dan kerja sama seluruh pihak, kita berharap LPD di Buleleng semakin berkembang, semakin sehat, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat adat di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. ***