Sleman – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan tiga pesan strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Yogyakarta.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan pesan strategis itu saat meresmikan Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2024 sekaligus melihat pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Acara berlangsung di Pakuwon Mall, Jl. Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY, Rabu 7 Agustus 2024.
Lebih jauh Wapres menyampaikan tiga pesan strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta.
Pertama, Wapres adalah pentingnya penguatan ekosistem dan sektor unggulan rantai nilai halal yang sesuai dengan keunggulan sekaligus kekhasan Yogyakarta.
“Yogyakarta termasuk wilayah yang memiliki potensi besar dari ragam kuliner, produk fesyen batik, kerajinan kulit, serta wisata sejarah perlu semakin dikembangkan,” ujar Wapres.
Kedua, Wapres mendorong akselerasi inovasi dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah berbasis digital.
Ini telah dibuktikan, Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia.
Ketiga, Wapres mengaklaim pentingnya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam hal ini, Wapres mengimbau, penyusunan Peta Jalan KDEKS Yogyakarta harus mengacu pada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029 yang sedang disusun.
“(KDEKS) telah dibentuk di 31 provinsi termasuk DIY,” lanjut dia.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf Amin memuji perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah di provinsi tersebut. Ini karena Yogyakarta telah mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 sejak pembentukan KDEKS.
“Artinya, ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi kuat semua pemangku kepentingann terhadap ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat Yogyakarta telah terinternalisasi dengan baik,” kata Wapres dalam sambutannya.
Dalam sambutannya itu, Wapres menilai bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif atau tidak hanya bisa diterapkan untuk umat Islam saja.
Meski secara khusus bagi umat Islam, menurut dia, ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, melainkan juga muamalah.
Karena itu, Wapres menekankan jika ekonomi dan keuangan syariah harus dikembangkan menjadi bagian dari program pemerintah. Sehingga, menurut Wapres adanya pembentukan KNEKS inilah untuk mengawal program itu.
Dalam hal ini, ia meminta usaha harus difasilitasi melalui kemudahan akomodasi bersertifikat halal, hingga jaminan kuliner halal di Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat).
“Digitalisasi keuangan dan dana sosial syariah seperti pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan aplikasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) akan turut memperluas akses dan layanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wapres.
“Sekali lagi, saya berharap lewat ajang Grebeg UMKM ini dapat lebih mendukung pengembangan UMKM sekaligus pariwisata yang berkualitas,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengatakan, pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung program-program strategis Grebeg UMKM ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Ibrahim memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2024 ini akan tetap positif yakni kisaran 4,8 hingga 5,6 persen.
“Beberapa faktor yang berpotensi mendukung pencapaian kinerja ekonomi DIY di antaranya terjaganya permintaan domestik dan kegiatan investasi yang masih cukup baik,” kata Ibrahim dalam sambutannya.
Adapun dalam prosesi Pengukuhan KDEKS Provinsi DIY tersebut dikukuhkan oleh Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomis dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat.
Serta dilakukan Penancapan Wayang Gunungan Produk UMKM sebagai tanda Peresmian Pembukaan Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta 2024.