LSM BMP Bantah Keterlibatan dalam Surat Penolakan PT KLIN di Pengambengan
10 Desember 2025,
08:10
WIB
Yogyakarta– Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menanggapi tegas isu sensitif terkait dugaan suap dalam distribusi bantuan korban banjir bandang di Sumatera. Ia juga mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap seluruh perizinan kehutanan di Indonesia, menyusul maraknya kasus kerusakan hutan.
Pernyataan ini disampaikan Titiek usai menghadiri Seminar Antikorupsi “Integritas Perempuan Sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi” di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Menanggapi rencana pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran bantuan banjir, Titiek Soeharto menyatakan keyakinan dan harapannya.
“Yang penting ya kasih bantuan ini kan semuanya ikhlas ya, mudah-mudahan tugas-tugas yang di lapangan semua juga melaksanakannya dengan baik,” ujarnya kepada awak media.
Ia optimis bantuan tersebut akan tersalurkan dengan bersih, seraya menambahkan, “Saya yakin kita semua prihatin, enggak ada yang mengkorupsi bantuan-bantuan ini.”
Ketika didesak mengenai adanya dugaan suap yang telah merebak, Titiek meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak langsung menuduh tanpa bukti.
“Ah baru saja mulai, kok masih ada dugaan. Kita jangan suudzon,” tegasnya, menyerukan agar publik tidak buru-buru berprasangka buruk.
Tak hanya soal korupsi bantuan, Titiek juga menyoroti penanganan kerusakan hutan yang melibatkan tujuh subjek hukum. Meskipun enggan memberikan detail, ia memastikan Komisi IV DPR RI akan bergerak cepat.
“Panja itu kan Komisi IV, Panja kita semuanya, kerja semuanya gitu. Nanti kita tunjuk ketuanya,” jelas Titiek, mengonfirmasi pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas persoalan kehutanan.
Yang lebih krusial, Titiek menegaskan bahwa “Perizinan harus dievaluasi total.” Ini merupakan bagian dari upaya Komisi IV untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan yang dianggap bermasalah.
Terakhir, ia mendesak Kementerian Kehutanan untuk bersikap transparan terkait 12 perusahaan yang disebut-sebut terkait dengan peristiwa banjir sebelumnya namun belum diumumkan ke publik.
“Ya mudah-mudahan bisa transparan, kami minta supaya bisa transparan, masyarakat lihat-lihat juga,” tutupnya, menekankan pentingnya akuntabilitas publik.***
