Denpasar – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali menggalang kekuatan penuh dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi (HLM) untuk merespons cepat gangguan distribusi logistik akibat kerusakan serius pada Jalan Nasional Gilimanuk-Denpasar.
Langkah proaktif ini diambil untuk mengamankan stabilitas harga dan pasokan di seluruh Bali, terutama menjelang target inflasi nasional 2,5±1%.
Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, pertemuan krusial pada 15 Juli lalu ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan kunci. Hadir di antaranya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Bulog, serta perwakilan dari TPID Kabupaten Tabanan dan Jembrana, wilayah yang paling terdampak.
Inflasi Terkendali, Namun Ancaman Distribusi Tetap Jadi Prioritas
Erwin Soeriadimadja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, membuka HLM dengan memaparkan data inflasi terkini. Pada Juni 2025, inflasi bulanan Bali tercatat 0,44% (mtm), sedikit di atas angka nasional (0,19%; mtm). Meski sebagian besar harga komoditas hingga minggu kedua Juli relatif stabil, peringatan keras disampaikan terkait risiko inflasi yang muncul dari gangguan distribusi.
“Meskipun harga-harga relatif stabil, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah amblesnya Jalan Nasional di Kabupaten Tabanan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi pangan dan logistik lainnya,” tegas Erwin, menyoroti urgensi situasi ini.
Perbaikan Kilat dan Jalur Alternatif Siap Amankan Pasokan
Kabar baik datang dari BBPJN Jawa Timur-Bali. Mereka mengumumkan respons perbaikan jalan yang sangat cepat, bekerja 24 jam penuh dan bersinergi dengan berbagai pihak. Targetnya, jalan yang rusak dapat dilalui kembali pada akhir pekan ini, 20 Juli 2025, jauh lebih cepat dari perkiraan semula. Yang tak kalah penting, kualitas jalan pasca-perbaikan dipastikan akan lebih kuat dan memadai untuk menopang truk bermuatan berat, termasuk pasokan BBM dan LPG.
Selama proses perbaikan, distribusi logistik telah dialihkan melalui sejumlah rute alternatif. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas melaporkan efektivitas rute-rute ini dalam menjaga kelancaran pasokan LPG dan BBM. Berbagai simulasi distribusi dan penambahan jam operasional telah diimplementasikan untuk menjamin pasokan di daerah terdampak seperti Jembrana, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan terpenuhi. Sinergi erat antara pemerintah daerah, kepolisian, pengurus desa, dan pelaku usaha menjadi kunci vital dalam memastikan kelancaran di jalur alternatif.
Jaminan Pangan dan Optimalisasi Program TPID Berkelanjutan
Tak hanya energi, Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, juga menggarisbawahi pentingnya menjaga ketersediaan pasokan pangan. Berbagai inisiatif terus digenjot, termasuk realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara TPID di wilayah terdampak dengan provinsi/kabupaten sentra produksi pangan. Penyaluran beras SPHP dan MinyaKita melalui mitra Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Pangan Kita (TPK) juga dipercepat.
TPID juga aktif mendorong program urban farming dengan memberikan bantuan bibit cabai, tomat, dan terong kepada masyarakat. “Dengan penguatan koordinasi dan sinergi TPID dengan stakeholders terkait, serta optimalisasi program yang telah berjalan, saya optimis stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga, serta target inflasi nasional 2,5±1% dapat tercapai,” pungkas Made Indra optimis. ***