Tren Kemiskinan Menurun, Angka Buta Huruf Masih Tinggi di Karangasem

Wabup Karangasem Artha Dipa

KARANGASEM – Meski angka kemiskinan mengalami tren penurunan namun Kabupaten Karangasem Bali masih dihantui problem dasar lainnya seperti tingginya buta huruf hingga masih banyaknya rumah tangga sasaran.

Wabup Artha Dipa menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, di wantilan Kantor Bupati Karangasem, Selasa (4/12/2018).

Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dikabupaten karangasem mengangkat tema “Melalui Rapat Koordinasi kemiskinan kita bangun komitmen bersama dengan meningkatkan sinergitas kebijakan dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan dikabupaten karangasem”.

Rapat dihadiri Tim Ahli bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karangasem, Staf Ahli Bupati Karangasem, Asisten Setda, Kepala Bappeda Litban, Para Kepala OPD terkait, Kepala Badan Pusat Statistik dan undangan lainnya.

Wabup Artha memberikan penghargaan setinggi tingginya, kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Kabupaten Camat, Perbekel, yang bekerja keras melaksanakan segala upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat karangasem.

“Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi yang memerlukan upaya ekstra secara sistematis dan terpadu dalam penanganannya,” kata Artha.

Tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat, seperti kondisi Rumah Tangga Sasaran (RTS) relatif banyak, angka buta huruf masih tinggi, layanan kesehatan yang belum terjangkau merata serta kesejahteraan yang belum merata.

Upaya mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan pada masa ini tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Namun telah berkembang lebih kompleks dan mengarah pada usaha-usaha konstruktif untuk mengatasi untuk mengatasi degradasi nilai-nilai mental, moral dan budaya.

Data statistik menunjukan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem mengalami trend penurunan pada tahun 2015, presentase penduduk miskin sebesar 7,44 persen dan mengalami penurunan menjadi 6,55 persen pada tahun 2016 dan menjadi 6,55 persen pada tahun 2017.

Hanya saja, Kabupaten Karangasem masih tetap menjadi penyumbang kemiskinan terbanyak di Provinsi Bali. Untuk itu perlu ditetapkan model kebijakan bersifat holistik, sistematis, terencana, partisipatif, dan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksana, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan.

Wabup Artha Dipa berharap sesuai laporan Kepala Bappelitbangda tentang usulan rumusan kesepakatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Karangasem dapat dilaksanakan.

Semoga dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018 ini usulan rumusan tersebut mendapatkan persetujuan dan menjadi kesepakatan bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

“Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana lebih memantapkan koordinasi, keterpaduan perencanaan , dan sinkronisasi program secara bersama sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai,” demikian Artha. (rhm)