Tutupi Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Siapkan Rp 4,9 Triliun

SAMARINDA – Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik guna mengatasi defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan dengan menyiapkan dana senilai Rp 4,9 Triliun.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu usai eresmian pembukaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis, 25 Oktober 2018.

Kata Jokowi, langkah pertama yang dilakukan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Langkah kedua, pemerintah akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS,.

Beberapa opsi yang mungkin saja bisa dipertimbangkan, seperti efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan, termasuk memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, BPJS disebutnya juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.

“Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini,” sambungnya.

Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar IDI, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya. “Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki,” demikian Jokowi. (rhm)