Uni Eropa Serukan Militer Sudan Bebaskan Perdana Menteri yang Digulingkan

Uni Eropa serukan Militer Sudan bebaskan Perdana Menteri Sudan yang digulingkan / Ilustrasi Dok. KN Image by Pyd

Brussels – Uni Eropa menyerukan militer Sudan memberikan kebebasan penuh kepada Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok, kata Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, Kamis.

Brussel prihatin akan PM Sudan yang masih menjadi tahanan rumah dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak luar sangat dibatasi. 

Josep Borrell mencatat Utusan Uni Eropa di Khartoum tidak bisa bertemu dengannya setelah PM Sudan dibebaskan dari tahanan militer.

“Perdana Menteri harus bisa memainkan sepenuhnya perannya yang sah dan sangat diperlukan guna mengarahkan negara menuju ditegakkannya konstitusi dan perjanjian damai Juba. Untuk ini, dia harus bebas bergerak dan bertemu tanpa persyaratan atau batasan, kata Borrell dalam sebuah pernyataan. 

“Oleh karena itu UE mendesak pihak militer memfasilitasi komunitas internasional untuk bertemu dengan Perdana Menteri dan mencabut tahanan rumahnya, serta memulihkan kebebasan sepenuhnya,” tambahnya, dikutip dari Sputnik 12/11/2021.

Uni Eropa juga mendesak militer untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditangkap selama demonstrasi akhir bulan lalu, kata diplomat itu. 

Ia menambahkan bahwa integritas fisik para tahanan ini dan menghargai hak asasinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab militer.

“Uni Eropa juga menyerukan pihak militer untuk memulihkan layanan internet di seluruh negeri tanpa penundaan,” bunyi pernyataan itu.

“Kebebasan mengakses informasi bagi semua warga negara Sudan sangat diperlukan guna meraih kebebasan, keadilan dan perdamaian bagi semua,” tambah pernyataan tersebut.

Militer Sudan pada tanggal 25 Oktober 2021 menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok beserta beberapa Menteri kabinet lainnya. 

Kepala Dewan Berdaulat Sudan Abdel Fattah al-Burhan menyatakan keadaan darurat dan membubarkan dewan dan pemerintahan.

Kudeta yang dilakukan militer Sudan ini mendorong ratusan orang turun ke jalan untuk memprotes pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Menurut komite kesehatan negara itu, 12 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka dalam aksi unjuk rasa tersebut. (fda)