JAKARTA- Partai dalam perspektif politik modern menjadi pilar penting dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Dalam Definisi yang demikian, partai memainkan peran penting dalam menghasilkan pemimpin yang mampu memastikan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.
Karena itu, kerja-kerja politik bukan hanya monoton tentang kerja-kerja pemenangan yang sifatnya elektoral perebutan kekuasaan tapi lebih kepada kerja kemanusian tentang peningkatan kualitas hajat hidup rakyat.
Memanusiakan manusia menjadi makna filososif yang sesungguhnya dapat ditarik dari hakikat kerja politik, kerja kepartaian. Partai harus memandang momentum politik dengan kaca mata yang seperti ini, tak boleh lagi menakar demokrasi dalam makna yang sempit sebagai statistik dan kalkulasi suara.
2. Relasi partai dan konstituen dalam interaksi politik bukanlah sebentuk hubungan subjek-objek dimana partai memiliki hak penuh dalam menentukan jalannya tata kelola publik, sementara rakyat atau konstituen adalan objek yang pasif.
Model relasi yang semacam ini tidak menghadirkan keadilan politik sekaligus menegasikan kedaulatan otoritatif yang dimiliki rakyat. Sehingga partai dan Rakyat mesti berdiri sejajar sebagai subjek, objeknya adalah politik. Sebab momentum politik bukan hanya menjadi ajang pertaruhan dan kompotisi antar partai, tapi juga pertaruhan akan nasib rakyat selama 1 periode pemerintahan.
3. Sebagai Partai yang lahir dan menjadi anak kandung reformasi, publik paham betul sejarah PDI Perjuangan sebagai sebuah partai. PDI Perjuangan tak lain adalah partai yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap relasi politik yang timpang selama orde baru. PDI Perjuangan lahir untuk menempatkan rakyat pada posisi terhormat dan mengembalikan kedaulatan politik rakyat yang puluhan tahun dirampok rezim penguasa.
4. Pilgub DKI dalam peta politik nasional memiliki kompleksitas yang sederajat lebih tinggi dibanding di daerah. Posisinya sebagai Ibukota negara menyebabkan Jakarta menjadi sentrum pergerakan nasional sekaligus representasi dari ketimpangan sosial yang makin menganga antara segelintir kelas menengah atas san mayoritas kelas bawah.
Maka momentum pilgub jakarta mesti melahirkan kualitas pemimpin yang sanggup memastikan pemenuhan kebutuhan warga tapi juga memastikan bahwa kualitas hidup warga meningkat dengan pendekatan yang memanusiakan setiap warga. Tak boleh ada warga kelas dua yang diberlakukan semena-mena dan tidak adil. Tanggung jawab ini yang tak boleh diabaikan oleh partai politik nasional. Kepentingan rakyat mesti di atas segala-galanya, bukanlah kepentingan segelintir pemilik modal yang begitu berhasrat merampok segala sektor penghidupan warga
5. Basuki T. Purnama sebagai pelaksana tugas gubernur sejak Gubernur Jokowi terpilih sebagai presiden, telah menunjukan model kepemimpinan yang arogan dan bertangan besi. Model pendekatan yang semena. Padahal kita tahu, perbaikan tak selalu identik dengan kekerasan.
Ada banyak contoh di negeri ini bagaimana kepala2 daerah yang sukses membangun dan memperbaiki daerah tanpa menwrapkan model kepemimpinan yang otoriter dan semena-mena. Warga merasa terhormat dan dimanusiakan dalam tata kelola pemerintahannya.
6. Sikap PDI-P yang mendukung Ahok adalah bentuk penghianatan terhadap ideologi wong cilik yang selama ini menjadi kiblat kbijakannya. Pdi-P murni mengabaikab perasaan dan nurani rakyat yang selama ini diberlakukan tidak adil oleh Ahok.
Hanya Karena semata-mata kalkulasi suara dan tekanan dari segelintir pihak pemodal yang berhasrat untuk menjaga kepentingan usahanya di Jakarta. Oleh karena itu, sangat disayangkan PDIP dalam keputusannya tidak memperhatikan aspek kemanusiaan warga kota tetapi lebih memilih memperjuangkan kepentingan segelintir pemodal.
Ketua Bidang Sosbudpol PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Adil
