Veritas Institut Duga Aksi Anarkistis Akhir Agustus 2025 Bentuk Makar Terselubung

Jakarta – Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, menegaskan bahwa aksi anarkistis yang terjadi pada akhir Agustus 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai unjuk rasa biasa.

Menurutnya, pola pergerakan massa yang menyerang aparat, merusak fasilitas publik, hingga menyerukan pemakzulan Presiden jelas mengandung unsur makar sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 107 dan 108.

“Kalau kita bandingkan dengan preseden internasional, pola ini mirip dengan yang terjadi di Thailand pada 2014. Di sana, aksi massa yang semula mengklaim demokratisasi akhirnya berujung pada kudeta. Polanya sama dengan anarkisme dijadikan pintu masuk untuk menghancurkan legitimasi pemerintah,” ujar Aldi, Minggu (7/9).

Aldi menilai, fakta di lapangan memperlihatkan adanya konsolidasi sistematis dan penggunaan narasi propaganda untuk membentuk opini bahwa pemerintahan tidak sah. Ia menyoroti sejumlah insiden penjarahan dan pengrusakan rumah pejabat publik di berbagai daerah, yang ironisnya tidak disertai pengamanan aparat yang memadai.

“Ada hal yang aneh dan patut dipertanyakan, mengapa fasilitas negara dan rumah pejabat bisa begitu leluasa diserang. Ada indikasi kesengajaan agar publik melihat negara seolah-olah tidak berdaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aldi menekankan bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin sah yang dipilih rakyat, dan saat ini tengah menjalankan mandat memperkuat pertahanan serta stabilitas nasional.

“Ketika simbol-simbol non-konstitusional dikibarkan, seruan pemakzulan diteriakkan di jalanan tanpa dasar hukum, itu adalah pengingkaran terhadap demokrasi. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa maju jika persatuan dijaga dan perbedaan disalurkan melalui jalur konstitusi, bukan anarki. Jadi tindakan brutal itu sesungguhnya bukan kritik, tetapi upaya makar,” ujarnya.

Aldi juga menekankan pentingnya aparat penegak hukum bertindak cepat, tegas, dan terukur dalam mengusut aktor intelektual di balik kerusuhan. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah memberikan arahan jelas agar keamanan negara dijaga tanpa kompromi, sekaligus memastikan hak rakyat untuk hidup aman tidak terganggu oleh aksi destruktif.

“Negara ini berdiri di atas pengorbanan para pejuang. Presiden Prabowo adalah simbol kontinuitas perjuangan itu. Maka, setiap upaya makar adalah bentuk pengkhianatan pada sejarah bangsa. Demokrasi bukan untuk dijadikan dalih menghancurkan negara, tetapi untuk memperkuat kedaulatan,” pungkas Aldi.***