BULELENG – Wakil Gubernur Ketut Sudikerta dan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menghadiri upacara mekelem di lokasi yang akan dibangun Bandara Internasional Buleleng Bali (BIBU) di Kecamatan Kubutambahan.
PT BIBU (Bandara Internasional Bali Utara) Panji Sakti selaku pihak yang akan membangun bandara menggelar upacara Senin 28 Agustus 2017 di lokasi yang direncanakan akan diletakkan batu Pertama di Desa Kubutambahan.
Tampak pula hadir pada prosesi upacara pakelem atau nuasem tersebut. Sejumlah anggota DPRD Buleleng seperti Nyoman Gede Wandira Adi dan Putu Tirtha Adnyana, Kelian Desa Pakraman Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea dan jajarannya sejumlah perwakilan desa adat se-kabupaten Buleleng.
Meski dalam upacara itu cuaca kurang membaik disertai gelombang laut sangat tinggi, ribuan warga karma Desa Pakrama Kubutambahan turut mengikuti upacara tersebut. Upacara diakhiri menenggelamkan seekor kambing warna hitam di tengah laut dilakukan oleh Wagub Ketut Sudikerta.
Kendati ombak lumayan besar namun itu tidak menyurutkan niat dan semangat Wagub Ketut Sudikerta untuk ikut ke tengah laut dengan menaiki perahu milik nelayan.
Prosesi upacara yang disambut ribuan masyarakat Buleleng itu sangat ditunggu-tunggu walaupun Izin Penlok dari Kemenhub belum turun, Sudikerta tidak terlalu banyak komentar namun sesuai dengan informasi yang ia perolehnya bahwa Izin Penlok bisa turun awal bulan September 2017 mendatang.
“Kan bilang dalam waktu dua minggu, jadi kira-kira minggu depanlah Izin Penlok akan diturun,” jelas Sudikerta.
Ditempat terlisah semenjak mencuatnya isu pembangunan Bandara Internasional Bali Utaran ini. Harga Tanah diwilayah tersebut mulai ada peningkatan sejak tahun 2014 diakui oleh Klian Desa Adat Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkandea.
Dari semulanya berada di kisaran Rp 50 juta per are, kini naik hingga mencapai ratusan juta per are.
“Rencana pembangunan bandara Ini memang menimbulkan dampak postif dan negatif. Yang berkaitan lahan pasti mengalami kenaikan. Kami memang tidak melakukan survei berapa harganya, namun yang jelas mengalami kenaikan,” ujarnya.
Meski mengalami kenaikan sangat signifikan sambung Jro Pasek, Pemerintah Kabupaten Buleleng sempat menyarankan kepada seluruh notaris agar membatasi dan melakukan selektif terhadap pembelian lahan di Kubutambahan.
“Menyangkut masalah harga itu relatif yang dipinggir jalan sekarang sudah mencapai ratusan juta per are. Terlebih lagi di lahan kawasan pemukiman pasti naik. Ada spekulasi lah. Kalau dibilang banyak salah nanti. Karena tidak pernah survei,” jelasnya.
Apakah pembeli lahan didominasi oleh Warga Negara Asing (WNA)? Jro Pasek lagi-lagi mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. “Ada orang luar lah. Saya tidak tau asing atau tidak, yang jelas dari luar,” tutupnya. (gde)