Sleman– Masa depan pendidikan puluhan siswa SD Negeri Nglarang, Kalurahan Tlogoadi, Sleman, kini berada di ujung tanduk. Orang tua murid mendesak Pemerintah segera merealisasikan pembangunan gedung sekolah pengganti yang terdampak proyek strategis nasional, Jalan Tol Yogya-Solo.
Desakan ini memuncak dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Relokasi yang digelar baru-baru ini.
Keluhan utama para wali murid adalah penantian panjang yang tak berujung. Suprihatin Widyastuti, salah satu wali murid, mengungkapkan kekecewaannya karena janji pembangunan gedung baru sudah tertunda selama dua tahun.
“Kami mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), tapi tolong jangan korbankan masa depan anak-anak kami,” ujar Suprihatin, dengan nada penuh harap.
Kondisi belajar siswa saat ini disebutnya sangat memprihatinkan. Jarak proyek tol yang hanya sekitar lima meter dari sekolah membuat siswa terpapar debu tebal, yang berujung pada meningkatnya kasus sakit dan ketidakhadiran di sekolah.
“Selama ini tidak pernah ada dinas yang datang melihat kondisi anak-anak kami. Kami hanya ingin anak-anak bisa belajar di tempat yang layak,” pintanya.
Senada, wali murid lain, Sudarto, dengan tegas menolak opsi relokasi sementara di shelter dan meminta pembangunan gedung pengganti segera dimulai.
Ia bahkan memohon agar Dinas Pendidikan Sleman memberikan diskresi untuk memperpanjang masa penggunaan gedung lama sampai gedung baru benar-benar siap.
Kekhawatiran bertambah dari Suharyono, wali murid lain, yang menuntut kepastian sebelum proyek tol rampung. “Kalau sampai tol selesai pada Juli 2026 dan sekolah baru belum dibangun, siapa yang akan bertanggung jawab?” gugatnya.
Menanggapi desakan ini, pihak pelaksana proyek mengakui adanya kendala yang menghambat pembangunan.
Muhammad Amin, Staf Ahli Direksi PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ) Bidang Pengadaan Tanah, menjelaskan bahwa lahan dan desain sebenarnya sudah disiapkan. Namun, kontrak kerja sama belum bisa dijalankan karena terganjal izin status lahan, yakni Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Kami sudah siap membangun, tapi lahan yang disiapkan belum memenuhi syarat legal dan hukumnya,” kata Amin.
Dyah Ekawati Suryani, Pimpro Tol Jogja-Solo Seksi 2.2, membenarkan anggran pembangunan sekolah sudah tersedia, namun tertunda akibat adanya moratorium alih fungsi lahan dari pemerintah pusat.
“Kami terkendala karena lahan yang disiapkan masuk kawasan LSB dan SP2B. Saat ini pemerintah sedang fokus pada program ketahanan pangan, jadi alih fungsi lahan masih dibatasi,” jelasnya.
Dyah menambahkan, pihaknya siap melakukan desain ulang dan pembangunan segera jika ada alternatif lahan lain, seperti Tanah Sultan Ground (SG).
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berjanji akan berupaya maksimal. Susmiarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, membenarkan bahwa lahan yang direncanakan secara tata ruang termasuk sawah dilindungi.
“Kami akan ajukan izin ke pemerintah pusat, terutama ke BPN dan Kementan,” tegas Susmiarto.
Ia juga menjelaskan lokasi relokasi SD Nglarang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD), yang memerlukan izin tambahan dari Gubernur DIY.
“Kami berusaha supaya semua izin bisa segera keluar, karena ini menyangkut kepentingan Proyek Strategis Nasional sekaligus masa depan anak-anak,” pungkasnya.***
