Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan alasan membentuk kabinet besar atau Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar mencapai 275,5 juta jiwa sehingga harus dikelola secara detil.
“Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau, dua pertiga wilayahnya berupa lautan, dan jumlah penduduk mencapai 277,5 Juta jiwa, jadi harus dikelola secara detail,” ungkap Viva Yoga Mauladi saat berdialog dengan wartawan, Jakarta, 25 Desember 2024.
“Mengurus negara sebesar Indonesia tentu berbeda dengan negara tetangga yang memiliki luas dan penduduk yang jauh di bawah Kita”, sambungnya.
Dengan struktur kabinet yang besar manfaat pengelolaan pemerintahnya dikatakan lebih efektif, efisien, dan mengedepankan proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar kementerian sehingga menghasilkan suatu program yang terpadu dan terarah.
Saat Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih yang besar, ada masyarakat yang merespon kabinet ini dengan menyebut kabinet gemuk.
“Sebutan demikian dirasa tidak tepat karena bila disebut gemuk berarti ada kabinet yang kurus atau stunting,” ucap Viva Yoga Mauladi.
Dijelaskan, pembentukan kabinet yang besar ini dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam kaitan itu, Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih adalah trase baru yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu, pertama, untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan adanya warga transmigrasi yang menempati daerah-daerah yang kosong hal demikian secara linier akan menjaga keutuhan wilayah Indonesia”, ujarnya.
Kedua, mengetaskan kemiskinan sebab program transmigrasi adalah bagian dari reforma agraria memberikan tanah kepada kepala keluarga transmigran berupa 2 Hektar Are (Ha) untuk pemukiman, pekarangan, serta lahan garapan.
Selanjutnya, reforma agraria ini diharapkan dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup keluarga transmigran menjadi sejahtera.
Ketiga, mendukung dan mewujudkan swasembada pangan. Dari data menunjukan bahwa kawasan transmigrasi telah menjadi lumbung pangan nasional terutama padi dan jagung.
Sebagai lumbung pangan akan dapat memberikan kontribusi di dalam mewujudkan swasembada pangan dan untuk kedaulatan pangan.
Mantan anggota Komisi IV DPR, lumbung pangan yang ada dapat disinergikan dengan program food estate yang merupakan bagian penting dalam mempercepat swasembada pangan.
Program food estate itu juga dibangun di kawasan transmigrasi, misalnya di Kecamatan Lurik, Merauke, Papua Selatan.
“Kita optimis tiga tugas pokok Kementrans itu benar-benar menjadi bagian untuk menjaga NKRI, mengetaskan kemiskinan, dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional”, tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. ***