Badung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya, menegaskan bahwa pengendalian tembakau bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab mutlak pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan publik.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan para delegasi Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Badung, pada Kamis (13/11/2026).
Dalam paparannya, Bima Arya menyoroti posisi strategis Indonesia yang saat ini tengah berada pada fase bonus demografi, di mana penduduk usia kerja mendominasi sekitar 68% dari total populasi.
Namun, ia mengingatkan bonus demografi ini memiliki batas waktu. Secara nasional, bonus demografi diperkirakan akan berakhir pada rentang tahun 2038 hingga 2040. Kendati demikian, beberapa wilayah seperti Provinsi Bali dan sekitarnya akan menghadapi akhir bonus demografi lebih cepat.
“Kita berada di garis 20 tahun ke depan, di mana bonus demografi akan berakhir. Di beberapa provinsi, hal itu bahkan akan terjadi lebih cepat, seperti di Sumatra yang diperkirakan dalam empat tahun ke depan atau pada tahun 2030,” ujar Bima Arya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran kepala daerah—mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota—untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan bonus demografi.
Persiapan generasi muda agar siap menjadi pemimpin bangsa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan menjadi kunci utama, mengingat ancaman kesehatan seperti paparan rokok dan tuberkulosis dapat menurunkan kualitas hidup generasi penerus.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya membeberkan data memprihatinkan terkait tantangan kesehatan publik di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi merokok di Indonesia mencapai 38,7%, yang merupakan angka tertinggi di antara 176 negara.
Selain itu, toko swalayan dan televisi tercatat sebagai dua media dengan paparan iklan rokok tertinggi, masing-masing mencapai 65,2%.
Situasi ini semakin diperparah dengan masifnya peredaran rokok elektrik (vape). Indonesia saat ini tercatat memiliki lebih dari 2 juta pengguna rokok elektrik serta lebih dari 5.000 toko dan peritel yang menjual produk tersebut.
Yang menjadi keprihatinan mendalam, produk rokok elektrik kerap dipasarkan sebagai produk gaya hidup tanpa aturan ketat dan dijual bebas tanpa pengecekan usia.
Bima Arya menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, di mana ketegasan dalam membuat regulasi pengendalian tembakau justru menjadi fondasi penting untuk melindungi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat secara komprehensif.
Ia mendorong para pemimpin daerah untuk memiliki komitmen kuat dalam menghadapi industri tembakau yang semakin kreatif dalam memasarkan produknya.
“Kita harus memiliki nyali dan berdiri paling depan dalam melindungi masyarakat, bukan hanya dalam membuat regulasi, tetapi juga memperketat pengawasan di lapangan, mulai dari toko, ritel, hingga kafe,” tegasnya.
Melalui forum internasional ini, Wamendagri berharap para pemimpin daerah serta komunitas terkait dapat memperkuat kolaborasi dan memperbarui data penanganan konsumsi tembakau demi menjamin masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.***
