Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya.
Pada Jumat, 18 Juli lalu,Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra di Jayasabha, Denpasar.
Kesepakatan ini berfokus pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung enam kabupaten di Bali yang selama ini masih tertinggal dalam hal keseimbangan fiskal.
PKS ini bertujuan untuk menyalurkan dana bagi pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis di Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Pulau Dewata.
Atasi Kesenjangan Pendapatan dari Sektor Pariwisata
Ketimpangan pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), telah lama menjadi isu di Bali.
Saat ini, sebagian besar pendapatan tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar karena tingginya aktivitas pariwisata di sana. Padahal, Bali adalah satu kesatuan destinasi wisata yang secara kolektif dikunjungi wisatawan.
Melalui PKS ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung, Gianyar, dan Denpasar berkomitmen untuk menyalurkan BKK.
Dana ini akan bersumber dari pendapatan PBJT sektor hotel, makanan, dan minuman, yang kemudian dialokasikan untuk proyek strategis dan pengembangan objek wisata di enam kabupaten lainnya.
Langkah ini menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong antarwilayah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Tujuan PKS dan Target Proyek Strategis
Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai melalui PKS ini:
Mewujudkan pembangunan Bali sebagai satu kesatuan wilayah dengan satu pola dan satu tata kelola.
Meningkatkan keseimbangan fiskal antar daerah.
Mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Mengembangkan pariwisata Bali yang berlandaskan budaya dan memiliki daya saing tinggi.
Sejumlah proyek strategis telah diidentifikasi sebagai prioritas pembangunan hingga tahun 2028, di antaranya:
Restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih (Karangasem).
Pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali (Bangli).
Kawasan Danau Beratan dan Pabrik Pakan Ternak (Tabanan).
Gedung Parkir Sanur dan Jalan Shuttle ke Pelabuhan (Denpasar)
Pembangunan Jalan Baru dan Underpass strategis di Denpasar dan Badung.
Pembangunan Jembatan Payangan–Bongkasa (Gianyar–Badung).
Pembangunan Jalan Lingkar Bali (Klungkung, Karangasem, Buleleng).
Pengembangan Kawasan Terpadu Pelabuhan (Buleleng, Klungkung, Karangasem).
Penanganan Sampah Terpadu di seluruh Provinsi Bali.
Gubernur Koster, dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah se-Bali pada 12 Maret 2025 di Badung, menegaskan bahwa seluruh proyek ini ditargetkan selesai paling lambat tahun 2028, atau “buruk-buruknya 2029 sudah rampung.
Dengan perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dan Gianyar menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Bali sebagai pulau yang berkembang secara merata dan adil, selaras dengan arah pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan (2025–2125) yang fokus pada kelestarian alam, penguatan budaya, dan keseimbangan ekonomi antarwilayah.***
