 |
| Gubernur Koster menyaksikan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia yang ditandatangani Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Trisno Nugroho dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet/ist |
Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster bertutur tentang cita-citanya
kala itu setelah menjadi pemimpin di Bali akan membangkitkan wibawa desa adat.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster usai menyaksikan Penandatanganan Berita
Acara Serah Terima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia yang ditandatangani
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Trisno Nugroho dan Bendesa Agung Majelis
Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.
Bantuan Program Sosial Bank Indonesia itu, berupa meubelair dan peralatan
kantor lainnya untuk program atau kegiatan pembangunan Gedung Majelis Desa
Adat Provinsi Bali di Denpasar, di Gedung Lila Graha, MDA Provinsi Bali, Jumat
18 Desember 2020.
Penandatanganan Bantuan Program Sosial Bank Indonesia berupa meubelair dan
peralatan merupakan program lanjutan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam upaya
membangkitkan kembali Desa Adat di Pulau Dewata setelah sebelumnya sukses
menciptakan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,
membuat Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali, hingga membangun Kantor MDA
Provinsi Bali dan Kantor MDA Kabupaten Jembrana, Buleleng, Tabanan, Bangli,
Gianyar, Karangasem dan Kota Denpasar, serta yang akan menyusul pembangunan
Kantor MDA Kabupaten Badung, dan Klungkung.
“Saya mengapresiasi kualitas meubelair dan peralatan kantor di MDA Provinsi
Bali yang bersumber dari bantuan Bank Indonesia,” kata Koster saat mengececk
langsung kelengkapan meubelair dan peralatan kantor dari lantai I, II, dan
lantai III di Kantor MDA Provinsi Bali.
Ia mengungkapkan alasan dirinya terpanggil untuk membenahi Desa Adat di Bali
sudah mulai dilakoninya sejak tahun 2012, ketika sedang merancang
Undang-Undang tentang Desa di DPR-RI.
“Saat itu saya bergabung di Pansus DPR-RI dan membahas UU Desa, dalam
pembahasan itu saya memasukan Desa Adat agar diatur dalam UU Desa, ternyata
bersyukur apa yang saya dorong untuk memajukan Desa Adat dalam UU itu berhasil
selesai dan termuat di BAB13 yang berisi ketentuan khusus tentang Desa Adat,
hingga akhirnya diundangkan pada tahun 2014,” ungkapnya.
Dalam kondisi di lapangan, Koster yang didampingi Kepala Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat (Dinas PMA), I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra merasa
terpanggil, ketika ia melakukan koordinasi soal Desa Adat di Majelis Utama
Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali yang berkantor di Dinas Kebudayaan.
“Saat saya ke sana berkunjung, lokasi kantornya di pojok, dan kecil di lantai
II, padahal secara nama sangat utama yakni berisi Majelis Utama Desa Adat, dan
pimpinannya bernama Bendesa Agung, namun tempatnya tidak utama dan agung,”
ucapnya.
Melihat hal itu, dia mensikapinya dengan bercita-cita suatu saat nanti menjadi
Gubernur Bali, saya ingin membangkitkan wibawa Desa Adat, dan akhirnya
terwujud.
Gubernur tiada henti berdoa memohon tuntunan dari Ida Bhatara Mpu Kuturan yang
berstana di Pura Samuan Tiga Gianyar. Atas kesuksesan ini, membuat Bendesa
Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet bersama Penyarikan Agung MDA
Provinsi Bali, I Ketut Sumarta meluapkan kegembiraannya.
Mengingat 16 Tahun lamanya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali mencita-citakan
lembaga adat warisan Ida Bhatara Mpu Kuturan ini agar memiliki Kantor MDA
Provinsi Bali yang representatif.
“Cita cita ini terpendam 16 tahun lamanya, dan bersyukur cita-cita itu
terwujud di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster yang sukses
mendirikan Kantor MDA Provinsi Bali lengkap dengan arsitektur Bali dengan 3
lantai,” ujarnya yang disambut gemuruh tepuk tangan.
Bendesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet juga menambahkan bahwa
bangunan Kantor MDA Provinsi Bali hingga Kabupaten/Kota di Bali bisa terwujud,
karena atas perjuangan Gubernur Bali, Wayan Koster dengan melibatkan peran
Perbankan, hingga BUMN di Bali untuk bergotong royong memberikan CSR-nya.
Kecuali di Kabupaten Gianyar dibangun secara mandiri melalui APBD Kabupaten.
“Saya baru merasa menjadi Bendesa Agung, karena waktu dulu kursi tidak punya,
dan sekarang Gubernur Koster mengangkat wibawa Majelis Desa Adat Provinsi
Bali,” kata Bendesa Agung.
Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Trisno Nugroho menyampaikan
selamat atas berdirinya gedung MDA Provinsi Bali yang sangat megah dan selesai
dengan waktu yang cepat. Semoga dengan keberadaan gedung MDA Provinsi Bali ini
mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Bali dengan
melestarikan keberadaan Desa Adat.
“Keunikan, kekayaan adat-istiadat dan budaya Bali tidak boleh terkikis dengan
budaya lain di dunia, karena budaya Bali telah menjadi daya tarik wisatawan
mancanegara untuk datang ke Pulau Dewata. Bahkan saat saya ke Amerika Tahun
1995, orang Amerika lebih kenal Bali,” imbuhnya. (rhm)
