KUTA – Dari sekira 230 an lebih bandara yang ada di Tanah Air sebagian besar belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani bencana atau get airports for disaster (GARD).
Saat ini, baru delapan bandara internasioanal yang telah memiliki SOP GARD sebagaimana disampaikan Manager Program United Nations Development Programme (UNDP) Kantor Indonesia Christian Usfinit.
“Diharapkan ada sembilan lagi bandara yang memiliki SOP Siga Bencana, termasuk Bandara Ngurah Rai dan menyusul kemudian Bandara di Lombok,” ujarnya di sela LOkakarya Bandara Siaga Bencana di Kuta Bali Senin (5/9/2016).
Sebagian besar bandara yang memiliki SOP tersebut, berada di daerah dengan kerawanan cukup bencana tinggi, seperti di Aceh, Bengkulu, Sulawesi, NTT dan lainnya.
Dikatakan, Indonesia sebagai negara percontohan dalam program ini yang dilaksanakan secara global sejak 2009 di Makassar dan Palu. Lantaran letak Indonesia di cincin api pasifik sehingga menjadi tempat beberapa lempeng benua bertemu.
Akibatnya, pulau-pulau yang berada dalam rangkaian cincin tersebut menjadi rentan terjadap resiko gempa bumi, tsunami dan gunung berapi aktif.
Selain itu, Bali masuk kategori sebagai daerah beresiko tinggi dalam indeks risiko bencana asional Indonesia (2013) yang dikategorikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
DIketahui, bandara NGurah Rai dan Lombok sempat ditutup karena terdampak erupsi letusan Gunyng Rinjani awal Agustus lalu.
Dalam kesempatan itu, Kepala Komunikasi dan Tanggung Jawab Corporate di Dutsche Post DHL Group Christof Ehrhart menyatakan, dengan kesiapan proses di bandara bersama instansi terkait, maka barang-barang bantuan dapat disalurkan dengan baik untuk menjangkau masyarakat yang terkena dampak bencana dengan cepat dan efisien.
“Program ini membantu meningkatkan manajemen bemcana di wilayah rencan bencana,” sambungnya.
Dalam pelatihan yang diikuti 50 peserta termasuk perwakilan Angksa Pura Ngurah Rai, meliputi evaluasi kapasitas bandara untuk memproses lonjakan penumpang dan kargo serta penyimpangan barang bantuan.
Juga, rencana kesiapsiagaan bencana spesifik secara lokasi juga dikembangkam.
Sementara usai membuka lokakarya, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto menyatakan dukungannya atas kegiatan tersebut.
“Tahun 2012 ada penelitian saya lupa, menyebutkan, bahwa kesiapsiagaan masyarakaat dalam mengahadapi bencana, dikatakan 80 persen kurang siap,” katanya.
Dengan belum siapnya masyarakat menghadapi bencana itu maka pelayanan pemerintah perlu dinilai.
“Kita bicara airport salah satu bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana atau respon bencana sehingga upaya miitgas dilakukan melalui GRAD akan mampu mengidentifikasi, jika terjadi bencana, menjadi upayapenanganan respons lebih baik efektif,” tandas Medy.
Penanganana masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan ini bagian upaya meningkatkan kapasitas.
Diharapkan, jika berlanjut, tidak hanya delapan bandara saja namun bisa dikebangkan ke beberaoa airprt lainnya.
“Saya harapkan, SOP yang ada tidak hanya berhenti disimpan menjadi dokumen saja tetapi dokumen yang dilakukan dijadikan contoh, bahwa kami punya mekanisme bagaimana di airport menangani bencana,” sambungnya.
Dia mencontohkan bagaimana bencana alam gempa di Padang, kejadian sore semua bantuan tidak sampai 24 jam sudah masuk.
“Besoknya jam 10 jam 11, masuk bantaun yang diterbangkan pesawat internasional jepang dan Eropa, ini kan luar biasa sekali, padahal penerbangan pesawat itu cukup jauh,” Katanya..
Sementara itu, Director of Humanitarian Affairs untuk Deutsche Post DHL rou[p Chrits Weeks
Chris weeks menyatakan, pihaknya dalam memberikan pelatihan ini untuk bandara internasional yang melayani penerbangan atau menghandel pesawat jet cargo.
Pasalnya, ada banyak penumpukan cargo di Bangkok dan Dunai, yang menerbangkan pesawat 747 atau A 300
“Saya melihat, dengan sudah delapan kali workshop ini, Menteri Perhubungan sudah mengerti hal ini, terima kasih bisa memberikan pelatihan di Bali,” Sambung Chris.
Menurutnya BAndara Ngurah Rai Denpasar Bali, memiliki kapasitas cukup besar untuk menerima penumpang dan barang atau cargo. Hanya saja, kata Chris perlu lebih diatur lagi dalam manajemen atau pengelolaan bandaranya. (rhm)