Bank Dunia Soroti Lemahnya Kebijakan Cukai Tembakau Indonesia, Nilai Penanganan Masih Tertinggal di Asia

Badung -Bank Dunia menyoroti lambatnya progres reformasi kebijakan cukai tembakau di Indonesia.

Dalam paparannya di ajang Asia Pacific Subregional Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Badung, Kamis (12/11/2026), Senior Health Specialist Bank Dunia, Dr. Pandu Harimurti, MPPM, menyebut posisi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia.

Dr. Pandu mengungkapkan  dalam scorecard atau penilaian perpajakan rokok, Indonesia berada di jajaran bawah—menempati posisi kedua terendah di Asia.

Sebagai perbandingan, Filipina dinilai sukses dan berada di posisi tertinggi karena berhasil menyederhanakan sistem multi-tingkat cukai tembakau mereka, sementara Vietnam berada di posisi terendah.  

“Jika kita melihat bagaimana kebijakan cukai tembakau ditetapkan atau diterapkan di Indonesia, masih ada banyak ruang untuk perbaikan,” ujar Dr. Pandu di hadapan para delegasi.

Ia menambahkan  progres reformasi di Indonesia berjalan sangat lambat dalam beberapa tahun terakhir akibat kuatnya pengaruh ekonomi politik dalam perpajakan tembakau.  

Lebih lanjut, pihaknya menyoroti kerentanan sistem cukai tembakau di Indonesia yang diatur setiap tahun, sehingga sangat mudah disusupi oleh kepentingan lobi politik menjelang tahun-tahun pemilihan.

Padahal, di saat yang sama, Indonesia menghadapi beban konsumsi dan prevalensi merokok yang sangat tinggi—dengan jumlah perokok aktif dewasa mencapai 70 juta jiwa—namun menanggung dampak kesehatan dan kerugian ekonomi yang jauh lebih parah dibanding negara lain.  

Melalui forum regional ini, Bank Dunia mendesak pemerintah Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik negara tetangga seperti Filipina agar kebijakan pengendalian tembakau dan sistem perpajakan nasional dapat segera dibenahi demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Kata Pandu, jika melihat bagaimana kebijakan cukai tembakau diterapkan di Indonesia, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Selama beberapa tahun terakhir, progres kita terbilang lambat, dan kita juga harus mengakui adanya aspek ekonomi politik yang memengaruhi perpajakan tembakau di negara ini.”  

Meskipun prevalensi merokok di Indonesia terbilang sangat tinggi—mencapai 57% pada laki-laki dewasa dan jumlah absolutnya terus meningkat dari 61 juta menjadi 70 juta jiwa—posisi skor cukai rokok kita masih berada di urutan kedua dari bawah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.

Sebagai perbandingan, Filipina berada di posisi tertinggi karena berhasil menyederhanakan sistem multi-tingkat cukai tembakau mereka, sementara Vietnam berada di posisi terendah.”  

Lebih lanjut, kebijakan cukai tembakau di Indonesia selama ini diatur setiap tahun, sehingga sangat rentan terhadap lobi-lobi dan siklus politik, terutama menjelang tahun pemilihan.

“Padahal, kita harus menghubungkan cukai tembakau ini dengan tingkat konsumsi serta konsekuensi kesehatan di masyarakat. Indonesia memang berada di tingkat menengah dalam hal performa tertentu, tetapi dari segi konsumsi, prevalensi, dan dampak kesehatan, kita menderita jauh lebih parah,” sambungnya.

Dampaknya kini terlihat jelas pada sistem Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) di Indonesia yang menghadapi defisit besar.

Biaya perawatan kesehatan yang dapat diatribusikan dengan rokok meningkat secara signifikan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya tercatat berlipat ganda dari angka tahun 2019 dan menyumbang 60 hingga 90 persen dari total defisit jaminan kesehatan sosial.

“Oleh karena itu, biaya perawatan kesehatan ini harus dijadikan salah satu materi advokasi yang kuat,” sambungnya.

Selain itu, studi dari Bank Dunia dan rekan-rekan akademisi di UGM menunjukkan pertanian tembakau di Indonesia jauh dari kata menguntungkan, dan para petani yang telah beralih ke tanaman lain terbukti bernasib jauh lebih baik.

“Kita dapat belajar banyak dari negara-negara lain seperti Filipina yang telah sukses mengimplementasikan kebijakan perpajakan ini dengan baik.***