Kabarnusa.com –
Data dilansir Badan Pusat Statistik menyebutkan angka kemiskinan di
Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan sejak bulan Mei 2015 setelah
bulan-bulan sebelumnya angka penduduk miskin meningkat.
Kepala
BPS Provinsi Bali Panusunan Siregar mengungkapkan, sejak tahun 2005
sampai bulan Maret 2013, prosentase penduduk miskin di Bali, baik di
perkotaan dan kemiskinan terus menunjukkan peurunan.
Hanya saja, setelah bulan Maret 2013 jumlah penduduk miskin, menunjukkan peningkatan.
“Angka
kenaikannya dari 4 persen menjadi 4,7 persen memasuki mulai bulan Maret
2013 hingga Maret 2014,” ujar Panusunan dalam sosialisasi Statistik
bagi Media Massa dalam rangka Hari statistik Nasional di Denpasar Senin
28 September 2015.
Namun, setelah bulan September 2014 sampai
bulan Marert 2015 jumlah penduduk miskin di pulau yang menjadi destinasi
ternama di Tanah Air itu mulai cenderung mengalami penurunan.
Data-data
yang disampaikan, setelah melewati beberapa indikator makro berdasar
indeks kedalaman kemiskinan, di mana dalam dua tahun terakhir ada
kecenderungan tingkat kedalaman kemiskinan di Bali meningkat pada bulan
September dan menurun pada bulan Maret.
“Apakah konisi ini berkaitan dengan masa panen raya pada bulan Maret, perlu kajian lebih lanjut,” kata Panusunan.
Dengan begitu, dia menyarankan agar pemerintah daerah bisa melakukan lagkah-langkah antisipatif.
Hanya
saja, jika dicermati lebih jauh, kata Panusunan, peningkatan penduduk
miskin, ada kemungkinan disebabkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang menaikkan harga BBM per akhir Juli 2013.
Kebijakan itu, efek dominonya masih berlamjut sampai September 2013 dan kemudian harga elpiji pada September 2014.
Pada
bagian lain, Panusunan menjelaskan, BPS akan segera melakukan sensus
ekonomi pada tahun 2016 yang diselenggrakan setiap sepuluh tahun sekali
pada tahun yang berakiran 6.
Diketahui, sensus ekonomi pertama
kali dilakukan pada tahun 1986. Sensus dilakukan bertujuan untuk
mengumpulkan dan menyajika data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai
landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi
pembangunan. (rhm)
