Bupati Sanjaya Harapkan TPID Berikan Solusi Penanganan Inflasi hingga Tingkat Desa

3 November 2021, 23:53 WIB

 

AVvXsEjtwD jhS mgSlWDArVdRKWvLw2eZIfNNXJ49iy5ojj5rfjNh3G3lbci4 ARhBaSG7RT2 0rvF0da1OHh0Zxiu3RHfgXCzNxzdlIYFs VeWb8nIcA6BtOmXRGTItHMjd753H23OBLJRQMJzqXgdVVym3iehjkJAhzjjiINuL9PO2YmNGsOXl0SyBw27Q
Bupati Tabanan I Nyoman Gede Sanjaya mengharapkan melalui High Level
Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat mencari
solusi penanganan inflasi daerah hingga ke tingkat desa./Dok. BI Bali

Tabanan– Bupati Tabanan I Nyoman Gede Sanjaya mengharapkan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat mencari solusi penanganan inflasi daerah hingga ke tingkat desa.

HLM TPID digelar dalam rangka optimalisasi program pengendalian inflasi daerah, sekaligus persiapan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. 

Rapat dilaksanakan secara daring dan dipimpin Bupati Gede Sanjaya dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimandi, serta diikuti oleh seluruh anggota TPID Kabupaten Tabanan dan instansi terkait.

Sanjaya mengarahkan seluruh anggota TPID untuk bersinergi dalam pembuatan inovasi program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di sektor pangan mulai dari hulu hingga ke hilir. 

“Permasalahan utama yang saat ini dihadapi yaitu dari aspek pemasaran atau pasca-panen,” tegas dia. 

Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme yang mengatur penetapan harga komoditas yang diperlukan masyarakat melalui regulasi sehingga para petani merasa aman dalam melakukan budidaya dan terjaminnya akses pemasaran hasil produksinya. 

Bupati berharap HLM TPID Kabupaten Tabanan ini dapat mencari solusi penanganan inflasi daerah hingga ke tingkat desa.

AVvXsEh6mcRvUWBWTkoYq JemWjFZ6d8YNznGkD1P8pE5aQD7xdnOSzM5oTulO4WTAcNqvow 67KD I7dDJEZlucvJo3JNTjjDE1ao Q2i7NuihFakAfnQqhAtY4j5CKdR nYLvHFuDcSkhtWDdnwXkNoLjg6ynKi Ud 0G4j9
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimandi/Dok. BI Bali

Deputi Kepala Perwakilan BI Bali Rizki mengapresisasi kehadiran Bupati Sanjaya selaku pemimpin rapat. 

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dimana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID sebagai wujud komitmen Kepala Daerah atas pelaksaan program pengendalian inflasi di daerahnya. 

Pihaknya berharap agar program unggulan yang diusung TPID Kabupaten Tabanan telah menerapkan aspek digitalisasi pada UMKM pangan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021. 

Selanjutnya, Rizki menjelaskan tingkat inflasi di sebagian besar wilayah Indonesia di bawah sasaran inflasi 3% ± 1%. Secara khusus, tingkat inflasi yang terjadi di daerah Bali-Nusa Tenggara adalah 1,58% (yoy) dan Bali sebesar 1,40% (yoy). 

Pencapaian inflasi ini terbilang bagus, namun masih belum optimal karena faktor utama penyebabnya adalah turunnya demand masyarakat selama masa pandemi Covid-19. 

“Komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang Januari higga September 2021 ialah daging babi, canang sari, minyak goreng, cabe rawit, dan cabai merah,” sebutnya. 

Bank Indonesia menengarai sejumlah komoditas pangan dan non pangan yang sering muncul pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan setiap 7 (tujuh) bulan sekali. 

Dari kelompok makanan diantaranya daging ayam ras, telur ayam ras, daging babi, cabai rawit, dan cabai merah. Sementara dari kelompok non-makanan diantaranya emas perhiasan dan canang sari.

Pihaknya mendorong seluruh anggota TPID untuk memanfaatkan website SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) untuk memantau perkembangan harga dan stok pangan terkini. Untuk itu, data yg diinput di SIGAPURA haruslah berkualitas dan up to date. 

Hal ini sangat penting bagi Kepala Daerah untuk memantau ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga setiap saat.

Terakhir, seluruh anggota TPID berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga komoditas pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di samping itu, fungsi pendataan harga dan stok bahan pangan di aplikasi SIGAPURA juga akan terus diperkuat. 

“Diharapkan data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk membantu melakukan pengendalian inflasi daerah,” imbuhnya. (rhm).

Artikel Lainnya

Terkini