Cegah SARA, PHDI Bali Dorong Mediasi Selesaikan Insiden Ustaz Somad

Ketua PHDI Bali IGN Sudiana/foto:kabarnusa

DENPASAR – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali mendorong digelarnya pertemuan mediasi melibatkan pihak-pihak terkait dalam insiden penolakan Ustaz Abdul Somad agar permasalahan tersebut tidak berkembang menjadi isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora mengungkapkan, masalah kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang mendapat penolakan dari beberapa ormas di Bali, yang kemudian berkembang menjadi luas bahkan berbuntut ke ranah hukum, sangat disesalkan

Masalah tersebut sebenarnya sudah dibahas, bahkan telah menelorkan pernyataan sikap bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Agama dan Keagamaan dalam rapat 14 Desember 2017 di kantor Kanwil Agama Provinsi Bali.

“Dalam rapat, menelorkan pernyataan yang isinya berupa dorongan bagi semua pihak untuk bermusyawarah dan berdamai dan menjadikan langkah hukum sebagai yang terakhir,” tegas Wirata dalam rilis dikirim ke Kabarnusa.com, Sabtu (16/12/2017).

Dikatakannya, saran perdamaian itu merupakan tanggung jawab moral karena setelah peristiwa di Bali dan rangkaian opini yang menjadi viral sesudahnya, ternyata menimbulkan ekses dan reaksi terhadap umat Hindu di luar bali.

Pihaknya mendapat keluhan umat Hindu di luar Bali yang didemo dan jika disimak alasan demo banyak disebabkan informasi yang bias dan tidak tepat

“Sudah banyak kesalahpahaman serta disinformasi setelah adanya aksi sejumlah teman yang kami yakin cinta Pancasila dan NKRI,” tukas Ketua Bali Corruption Whatch (BCW) itu.

Jika misinformasi ini tidak diklarifikasi, dampaknya bisa sangat merugikan. Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melakukan langkah mediasi.

“Langkah mediasi dilakukan guna menenteramkan umat agar peristiwa ini jangan sampai terlalu jauh menjadi isu SARA,” katanya mengingatkan.

Di pihak lain, Wirata menegaskan, rapat FKUB dan majelis agama dan keagamaan tersebut tidak untuk menjustifikasi siapa yang benar atau yang salah. Pertemuan tersebut, mencari justifikasi idealnya dilakukan oleh lembaga independen.

Itupun, lanjut dia, sebaiknya dilakukan dalam kerangka mencari kejelasan fakta dan menetralisir berita-berita hoax yang sudah banyak berkembang.

Terkait isu dan pemberitaan di sebuah media nasional bahwa Ketua PHDI Bali Prof Dr IGN Sudiana yang seolah-olah menyebut penolak UAS ke Bali sebagai PKI Perjuangan yang kemudian diviralkan di grup grup Whatsapp (WA) dan media sosial lainnya, juga dibantah Wirata.

Wirata membantah sebagaimana dalam berita tersebut, yang mengatakan Sudiana menjelekkan tokoh tertentu sebagai tidak beradab dan memprovokasi umat Islam.

“Yang disampaikannya adalah hal normatif, semua pihak agar bersikap tenang dan berhati-hati terhadap pemberitaan yang bisa memprovokasi serta mengadu domba antar umat berbeda maupun diantara umat seagama,” tandasnya.

Wirata yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mendengar kalimat yang berisi tuduhan bahwa yang menolak UAS sebagai PKI Perjuangan. “Saya pastikan tidak pernah ada kalimat itu oleh siapapun di forum rapat itu,” tegasnya lagi.

Pihaknya menyampaikan permintaan maaf, karena berita tidak benar tentang pernyataan PHDI Bali telah menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang merugikan banyak pihak. (rhm)